Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Ingatkan ASN Perkuat Integritas Agar Terhindar dari Pusaran Korupsi

Kompas.com - 16/07/2018, 11:24 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengungkapkan, aparatur sipil negara (ASN) harus menjaga integritasnya agar terhindar dari pusaran korupsi.

Saut menilai selama ini ASN dicitrakan masyarakat sering terlibat pada kejahatan korupsi.

"Asumsi PNS saat ini adalah banyak berbicara atau banyak korupsi, justru stigma tersebut harus dihapuskan," kata dia dalam keterangan resminya, Senin (16/7/2018).

Baca juga: Larangan Mantan Napi Kasus Korupsi dan Kamuflase Hak Asasi Manusia...

Saut menjelaskan, nilai integritas yang harus dipegang ASN adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan.

Ia menilai unsur-unsur integritas itu akan menjaga ASN dari pusaran korupsi. Ia juga berharap agar para ASN selalu bekerja dengan berorientasi pada kepentingan publik.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai upacara peringatan hari Pahlawan di halaman depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Jumat (10/11/2017)Kompas.com/Robertus Belarminus Wakil Ketua KPK Saut Situmorang usai upacara peringatan hari Pahlawan di halaman depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Jumat (10/11/2017)

 

Saut tak ingin ASN hanya menjadikan semangat antikorupsi sebagai jargon semata.

"Banyak orang menjadi pegawai negeri dengan mendeklarasikan tidak korupsi saja, selain banyak yang juga dapat dilakukan untuk pegawai negeri lebih bermanfaat. Justru dengan pekerjaan sekarang, kita harus buat diri lebih bermanfaat," paparnya.

Baca juga: Jika Ingin Nyaleg, ASN Harus Undur Diri dan Tak Dapat Kembali Lagi

Saut juga menegaskan integritas harus diimbangi dengan kenaikan gaji para ASN. Selain itu, para pimpinan ASN juga harus mendorong penguatan integritas terhadap seluruh jajajarannya.

Integritas ASN juga diharapkan mampu mendongkrak Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang masih stagnan. Sejak tahun 2016, IPK Indonesia meraih skor 37.

"Jika memang dibanding dengan negara besar lainnya, KPK masih butuh dukungan personal dan infrastruktur. Upaya dan peran ASN dalam menurunkan tingkat korupsi dan menaikkan skor IPK yaitu disiplin dan taat kode etik, kinerja dan loyalitas, pelayanan publik tanpa korupsi," ujar Saut.

Baca juga: Kemenpan RB Belum Terima Laporan 500 ASN yang Diduga Tak Netral

Ia juga berharap agar pembekalan nilai-nilai integritas terhadap para ASN dilakukan sejak awal perekrutan.

Sebab, selama ini penyebab korupsi secara umum adalah lemahnya integritas seseorang serta sikap permisif atas segala tindakan yang mengarah pada korupsi.

Kompas TV Di hari pertama masuk kerja usai cuti lebaran, beberapa ASN Pemprov DKI Jakarta terlambat masuk kerja.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com