Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Buang Budaya Koruptif di Polri

Kompas.com - 11/07/2018, 10:11 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengamanatkan lima pesan kepada Polri, salah satunya agar Polri membuang budaya koruptif.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara hari Bhayangkara ke-72 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/7/2018).

"Pertama mantapkan soliditas internal dan profesionalisme polri untuk menumbuhkan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompleks," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Polri Harus Terus Tingkatkan Kewaspadaan Hadapi Terorisme

Kedua, Jokowi berpesan agar Polri juga melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ada.

Terutama dalam penegakan hukum, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

"Ketiga, buang budaya koruptif dan hindari tindakan berlebihan serta tingkatkan kepercayaan publik kepada Polri," ujar Kepala Negara.

Baca juga: Terima Kasih Jokowi ke Polri, dari Pengamanan Mudik hingga Pilkada

Keempat, Jokowi juga meminta Polri untuk mengedepankan langkah-langkah pencegahan.

Polri harus melakukan tindakan humanis dalam menangani segala permasalahan sosial yang timbul. 

"Kelima, tingkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dengan TNI dan semua elemen pemerintah, dan masyarakat dalam menjalankan tugas," kata dia.

Baca juga: Jadi Inspektur Upacara HUT ke-72 Bhayangkara, Jokowi Sampaikan Amanat

Jokowi meyakini dengan ikhtiar melakukan perbaikan-perbaikan terhadap lima hal diatas, maka Polri akan menjadi institusi yang semakin dipercaya rakyat.

Kepercayaan masyarakat akan meningkat kepada Polri sebagai penjaga stabilitas keamanan, penegak hukum serta sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Kompas TV Kepolisian Republik Indonesia berusia 72 tahun, rangkaian acara Hari Bhayangkara pun digelar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com