Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polda-Polres Diminta Tak Paksakan Gelar Acara HUT ke-72 Bhayangkara

Kompas.com - 02/07/2018, 16:02 WIB
Yoga Sukmana,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan Polda dan Polres untuk tidak memaksakan diri mengelar rangkaian acara HUT ke-72 Bhayangkara yang jatuh setiap 1 Juli.

Perintah Kapolri itu ditujukan kepada Polda-Polres yang daerahnya mengelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 Juni 2018 lalu.

"Untuk Polda atau Polres yang ada Pilkada, jangan paksakan ada upacara yang membawa masa anggota Polri yang besar. Karena nanti takut menganggu Pilkada," ujarnya di TMP Kalibata, Jakarta, Senin (2/7/2018).

Baca juga: Kebahagiaan dan Duka Kapolri di HUT ke-72 Bhayangkara...

Menurut Kapolri, upacara peringatan HUT ke-72 Bhayangkara pasti akan menarik banyak personil di lapangan. Padahal, keberadaan Polisi pasca pemungutan suara sangat dibutuhkan.

Sebab, pasca pemungutan suara, proses Pilkada masih berlangsung. Mulai dari penghitungan di KPU kabupaten hingga KPU provinsi. Di sanalah, kata Kapolri, pengawalan pengamanan oleh Polisi dibutuhkan.

"Oleh karena itu, Polda yang ada Pilkadanya, dan kalau situasi perlu pengawasan terus menerus, termasuk proses penghitungan suara yang rawan disitu maka jangan paksakan melaksanakan upacara yang memobilisasi anggota," kata Kapolri.

Baca juga: HUT ke-72 Bhayangkara, Kapolri Tabur Bunga di Makam Pahlawan Kalibata

Kalaupun tetap ingin menggelar acara HUT ke-72 Bhayangkara, Kapolri menganjurkan agar Polda-Polres untuk membuat acara yang sederhana. Bila sudah merencanakan acara besar, maka diminta untuk ditunda.

Sementara itu, untuk Polda atau Polres yang daerahnya tidak menggelar Pilkada, Kapolri mempersilahkan acara HUT ke-72 Bhayangkara digelar. Misalnya upacara, syukuran, atau bakti sosial.

Kompas TV Kepolisian Republik Indonesia berusia 72 tahun, rangkaian acara Hari Bhayangkara pun digelar.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com