Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Ancam Pecah Kongsi dengan Gerindra jika Tak Dapat Posisi Cawapres

Kompas.com - 11/07/2018, 05:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring, menyatakan, partainya lebih memilih pecah kongsi dengan Partai Gerindra jika kadernya tak ada yang dipilih menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, saat ini memang banyak partai yang menghendaki kadernya menjadi cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra itu.

Di antaranya ialah PAN yang menyodorkan Ketua Umum Zulkifli Hasan dan Demokrat yang mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono.

"Itu enggak bisa ditawar. Cawapres harus dari PKS. Kami enggak mau jadi penggembira saja dalam pilpres ini. Kalau kami disuruh dukung-dukung saja, mungkin enggak? Mungkin kami lebih baik jalan masing-masing saja," kata Tifatul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Baca juga: Gerindra: Kalau Ingin Calonkan Anies-Aher, Silakan Cari Parpol Pengusung

Karena itu, PKS membuka opsi berkoalisi dengan partai lainnya, seperti Demokrat, untuk meloloskan opsi cawapres dari partainya.

Apalagi, kata Tifatul, Pemilu 2019 berlangsung serentak antara pilpres dan pileg sehingga dibutuhkan kader partai sebagai capres atau cawapres untuk meningkatkan keterpilihan partai di legislatif.

Meski Gerindra memunculkan opsi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai cawapres pendamping Prabowo, Tifatul optimistis kader dari PKS tetap yang dipilih.

Baca juga: Presiden PKS: Kalau Ada Isu PKS Setuju AHY, Itu Hanya dalam Mimpi

Ia menyatakan, sejauh ini PKS masih tetap optimistis bisa berkoalisi dengan Gerindra meski belum mencapai titik temu hingga kini.

"PAN juga sudah dikasih kesempatan, 2014 mereka cawapres, capres Prabowo, tapi yang setia sampai sini kan PKS," lanjut dia.

PKS mengajukan sembilan kadernya sebagai cawapres bagi Prabowo.

Baca juga: Beda Sikap soal Capres, Koalisi Gerindra-PKS Bisa Pecah

Sembilan kader PKS itu adalah Gubernur Jawa Barat dari PKS Ahmad Heryawan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, mantan Presiden PKS Anis Matta, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufrie, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, dan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Gerindra maupun PKS tidak cukup untuk mengusung sendiri capres-cawapres. Namun, koalisi keduanya cukup untuk mendaftarkan calon ke KPU.

Dalam Pilpres 2014, PKS bersedia mendukung Prabowo Subianto meski cawapres yang diusung bukan kadernya. Saat itu, Prabowo berpasangan dengan Hatta Rajasa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com