Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud MD Dinilai Paling Potensial Jadi Cawapres Jokowi

Kompas.com - 10/07/2018, 22:07 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menilai, sosok Mahfud MD saat ini paling berpeluang dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Sebab, Mahfud memiliki dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh kandidat lainnya.

Kelebihan pertama, kata Haris, adalah kemampuan Mahfud di bidang hukum tata negara. Menurut Haris, pengalaman Mahfud yang pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi itu tidak perlu diragukan lagi.

"Mahfud ini memiliki keahlian di bidangnya, khususnya di bidang hukum," kata Syamsuddin kepada Kompas.com, Selasa (10/7/2018).

"Kalau tantangan ke depan adalah untuk menciptakan hukum dan demokrasi yang lebih baik, pilihannya Mahfud MD," tambah dia.

Baca juga: Golkar: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Perhatikan Keinginan Mitra Koalisi

Selain itu, Haris juga menilai Mahfud mempunyai kelebihan kedua, yakni dekat dengan kalangan umat Islam. Oleh karena itu, Mahfud bisa meningkatkan elektabilitas Jokowi, khususnya dari basis pemilih muslim.

"Dia dekat dengan kelompok Islam tidak hanya dengan NU, tapi juga Muhammadiyah," kata Haris.

Selain dua kelebihan itu, Haris juga menilai Mahfud adalah sosok yang bersih dan berintegritas. Ia tidak pernah tersangkut dengan masalah hukum.

"Pasangan Pak Jokowi itu memang harus orang yang bersih dan berintegritas, ini tidak kalah pentingnya," ucap dia.

Baca juga: Kata Moeldoko, Ada 4 Syarat Untuk Jadi Cawapres Jokowi

Selain Mahfud, Haris menilai ada dua nama lain yang juga berpeluang dipilih oleh Jokowi. Namun, berbeda dengan Mahfud, Haris menilai dua calon ini hanya punya satu keunggulan yang bisa ditonjolkan.

Jika Jokowi ingin mengambil tokoh dari partai politik, maka pilihannya adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sebab, Airlangga adalah ketua umum partai kedua terbesar setelah PDI-P. Mesin partai Golkar pasti akan bekerja keras," kata Haris.

Sementara itu, jika Jokowi merasa tantangan yang berat di periode keduanya adalah ekonomi, maka ia bisa meminang Sri Mulyani. Haris menilai menteri keuangan tersebut sudah tidak diragukan lagi kapasitasnya. Namun, ia tidak memiliki basis massa layaknya Mahfud atau Airlangga.

"Kembali ke Jokowi butuh cawapres yang seperti apa," kata dia.

Baca juga: PDI-P: Pengumuman Cawapres Jokowi Tunggu Cuaca Cerah

Presiden Jokowi sebelumnya mengaku sudah memutuskan siapa cawapres yang akan mendampingi maju pada pemilihan presiden 2019.

Namun, ia belum bersedia menyebutkan nama tersebut kepada publik.

"(cawapres) sudah ada, tinggal diumumin," kata Jokowi kepada wartawan di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (7/7/2018).

Jokowi tidak menjelaskan cawapres yang dimaksudnya hanya satu atau banyak nama. Jokowi meminta wartawan dan publik bersabar. Pengumuman nama cawapres, kata dia, harus dilakukan pada waktu yang tepat.

Kompas TV SMRC merilis hasil survei mengenai calon wakil presiden berdasarkan penilaian elite opinion leader dan massa pemilih nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com