Golkar: Penentuan Cawapres Jokowi Harus Perhatikan Keinginan Mitra Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Golkar Sarmuji mengatakan penentuan calon wakil presiden pendamping Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019 akan sangat menentukan keutuhan koalisi partai pendukung.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa pembicaraan terkait penentuan cawapres harus dilakukan setara dengan memperhatikan keinginan seluruh partai pendukung.

"Kami berharap koalisi utuh karena itu pembicaraan cawapres harus dilakukan dalam kapasitas yang setara, harus dibicarakan dalam suasana yang bersahabat dengan memperhitungkan semua keinginan mitra koalisi,"ujar Sarmuji saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7/2018).

"Kalau tidak nanti jadi suatu yang betul-betul krusial," ucap dia.

Baca juga: Sekjen PDI-P: Cawapres Jokowi Sudah Ada, Hasil Kesepakatan dengan Partai Lainnya

Menurut Sarmuji, hingga saat ini belum ada pembicaraan terkait cawapres di antara mitra koalisi.

Kendati demikian, Presiden Joko Widodo mengaku sudah memutuskan nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya maju dalam pemilihan presiden 2019 mendatang.

Namun, Jokowi belum bersedia mengumumkan nama tersebut kepada publik.

Kemudian, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan itu berlangsung di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/7/2018).

Baca juga: Cawapres di Kantong Jokowi dan Reaksi Ketum Parpol Koalisi...

Hasto mengakui bahwa pertemuan tersebut juga membahas cawapres bagi Jokowi.

"Semua masih menunggu waktu, belum ada kejelasan. Kami kan masih membaca dalam samar. Tetapi nanti akan dirundingkan sesama mitra koalisi," kata Sarmuji.

Selain itu, Sarmuji mengungkapkan bahwa partainya akan menyiapkan langkah-langkah negosiasi jika Presiden Jokowi tidak memilih Ketua Umum Partai Golkar sebagai cawapres.

Diketahui, Golkar mengusulkan Airlangga sebagai salah satu kandidat cawapres pendamping Jokowi.

"Negosiasi bukan cuma urusan cawapres saja, ada menteri, ada jabatan politik lain semuanya bisa dinegosiasikan asal musyawarahnya dalam keseteraan," tutur Sarmuji.