Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jaja Ahmad Jayus dan Maradaman Harahap Jadi Pimpinan Baru KY

Kompas.com - 29/06/2018, 18:03 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaja Ahmad Jayus dan Maradaman Harahap terpilih menjadi ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial (KY) periode Juli 2018 hingga Desember 2020.

Juru Bicara KY Farid Wajdi mengungkapkan, Jaja dan Maradaman menggantikan dua pimpinan sebelumnya, yaitu Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari dan Wakil Ketua Sukma Violetta.

"Jaja dan Maradaman berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam voting rapat pemilihan Pimpinan KY periode Juli 2018-Desember 2020," ujar Farid dalam keterangan resmi yang diterima Jumat (29/6/2018).

Rapat pemilihan itu dipimpin langsung oleh Aidul pada pukul 14.00 WIB tadi.

Menurut Farid, dalam proses pemilihan, semua anggota KY berhak mencalonkan diri sebagai ketua atau sebagai wakil ketua melalui pemilihan yang dilakukan oleh anggota KY secara langsung, bebas dan rahasia, serta dilaksanakan secara terbuka untuk umum.

"Pemilihan dilakukan dalam dua tahap, yaitu dimulai dengan pemilihan ketua dan dilanjutkan pemilihan wakil ketua," kata dia.

Baca juga: KY: Hakim Boleh Menafsirkan Hukum, tetapi Jangan Menyimpang dari Aturan

Dari total tujuh anggota KY yang memberikan hak suara, Jaja berhasil mengantongi lima suara, Aidul mendapatkan suar suara, dan satu suara lainnya abstain.

"Untuk wakil ketua KY, Maradaman memperoleh lima suara, dan dua suara lainnya memilih abstain," ujar Farid.

Farid menjelaskan, Jaja dalam sambutannya mengingatkan KY memiliki tugas berat dalam menjaga peradilan bersih di Indonesia. Untuk itu, Jaja berharap kepada anggota KY dan seluruh pegawai untuk bekerja keras mewujudkan peradilan bersih.

"Hal senada disampaikan Maradaman Harahap. Ia memohon doa dan dukungan semua pihak agar amanah ini bisa diembannya dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya untuk bersinergi yang menjadi kekuatan KY dalam bekerja," kata dia.

Menurut Farid, hasil pemilihan ini diharapkan memberikan dampak positif dan energi baru bagi seluruh elemen KY ke depan.

Kompas TV Hanya 20 persen dari rekomendasi KY yang dijalankan oleh MA.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com