H-1 Pilkada Serentak, KIPP Minta 10 Laporan Ini Dicermati Penyelenggara dan Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia mencatat 10 laporan dugaan pelangggaran jelang pemungutan suara Pilkada serentak 2018 pada 27 Juni besok.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia Kaka Suminta melalui keterangan tertulisnya, Selasa (26/6/2018).

1. Daftar pemilih yang masih bermasalah

Dilaporkan, hampir di semua daerah yang melaksanakan pilkada, ada warga yang berhak memilih namun tidak ada dalam daftar pemilih.

Baca juga: Libur Pilkada Serentak, Bank Mandiri Buka 127 Cabang

"Namun warga yang seharusnya tidak berhak memilih karena sudah meninggal, pindah, tidak diketahui keberadaanya, masih terdaftar di daftar pemilih," katanya.

2. Potensi pemilih siluman

Menurut Kaka, pemilih siluman hadir akibat penerbitan e-KTP dan surat keteranan (suket) yang tidak benar serta tak dikordinasikan dengan KPU dan Bawaslu.

"Ada potensi pemilih siluman pemilih lintas batas terkait libur nasional di semua daerah perbatasan antara daerah yang melaksanakan pilkada dan yang tidak melaksanakan pilkada," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Lakukan Pemetaan Kerawanan di TPS saat Pilkada Serentak 2018

3. Hak pemilih untuk warga negara khusus

Misalnya, para tahanan di Lapas, Rutan, baik Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rutan Kepolisian, panti sosial, dan rumah sakit.

"Khususnya di kota-kota besar, selain rawan manipulasi dan penyalahgunaan hak pilih, juga rawan mobilisasi," kata Kaka.

4. Formulir C6

Kaka menyebutkan, masih ada ribuan warga yang tidak melaporkan mendapatkan formulir C6, misalnya laporan dari Bekasi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Jawa Timur.

"Laporan ketidakjelasan tentang form C6 yang belum diterima warga masih terus diterima," ujar Kaka.

Baca juga: Bawaslu Temukan 500 Kasus ASN Tak Netral pada Pilkada Serentak

5. Keterlambatan dan kekurangan logistik pilkada

Menurut Kaka, di Jawa Barat dan Jawa Timur masih ditemukan keterlambatan dan kekurangan logistik pilkada.

"Laporan KIPP Jatim ada logistik dokumen pilkada 2018 yang dikirim tidak sesuai ketentuan, diantaranya dikirim dalam kardus mie instan," ungkap Kaka.

6. Kampanye melalui sosial media dan ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Hal ini terjadi di hampir semua daerah dalam dua hari di masa tenang. "Misalnya terjadi di Maluku Utara, Maluku dan Sumatera Selatan," ujar Kaka.

Baca juga: Pilkada Serentak, KPK Akan Koordinasi dengan KPU-Kemendagri soal Hak Pilih Tahanan

7. Rumor tentang netralitas TNI dan Polri

Rumor itu, kata Kaka, perlu diklarifikasi. "Kasus Pilkada Maluku dan Jabar, serta laporan dari Maluku Utara dan Kepulauan Riau merupakan peringatan untuk pemerintah, agar menjaga marwah TNI dan Polri secara sungguh-sungguh," terang dia.

8. Rumor politik uang

Menurut Kak, politik uang akan terus terjadi selama masa kampanye dan diduga akan terus terjadi selama masa tenang, pada saat pemungutan suara dan pasca pemungutan suara.

"Seharusnya bisa diawasi oleh jajaran Bawaslu sampai pada tingkat penindakan," kata dia.

Baca juga: Kemenko Polhukam Kirim Tim Pemantau Saat Pilkada Serentak 2018

9. Papua dan daerah terpencil

Perhatian khusus perlu diberikan untuk daerah Papua dan daerah terpencil, baik dari sisi keamanan maupun aspek lainnya seperti logistik.

"Termasuk proses dan hasil pungut hitung suara, sampai rekapitulasi dan penetapan hasil Pilkada," kata dia.

10. Bencana alam

Beberapa daerah seperti Sulawesi Tenggara dan daerah di pantai utara Jawa juga dilaporkan mengalami bencana banjir.

"Hujan yang mulai banyak turun di beberapa daerah, memerlukan perhatian tersendiri terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya," kata dia.