Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

INFOGRAFIK Serial Presiden: Soeharto

Kompas.com - 21/06/2018, 15:55 WIB
Aswab Nanda Pratama,
Akbar Bhayu Tamtomo,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

KOMPAS.comSoeharto menjabat sebagai pejabat sementara Presiden menggantikan Soekarno pada Maret 1967.

Sebelumnya, pada 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat perintah yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk saat itu.

Surat itu dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Soeharto menjabat presiden selama 32 tahun, setelah menyatakan mundur dari jabatannya pada Mei 1998. 

Awal karier Soeharto

Soeharto lahir di Kemusuk, Godean, Yogyakarta, pada 8 Juni 1921.

Masa kecil Soeharto diisi dengan menggembala kerbau dan hewan ternak.

Baca juga: Pengamat: Pemilih yang Rindu Soeharto Itu Kecil Sekali

Pada 1 Juni 1940, Soeharto mengikuti sekolah militer di Gombong dan lulus dengan predikat terbaik. Pangkat kopral disandangnya.

Pada 1942, Soeharto memulai karier militernya dengan menjadi tentara Koninklijke Nederlands Indische Leger (KNIL), tentara Kerajaan Hindia Belanda.

SOEHARTOKOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo SOEHARTO
Ketika menjadi tentara KNIL, Soeharto hanya bertugas tujuh hari dengan pangkat sersan.

Setelah itu, Belanda menyerah kepada Jepang. Selanjutnya, Soeharto bergabung dengan Pembela Tanah Air (PETA).

PETA merupakan kesatuan militer yang dibentuk Jepang saat menduduki Indonesia.

Setelah bergabung, karier Soeharto semakin lama semakin meningkat. Dia diangkat menjadi komandan kompi, peleton, dan naik menjadi komandan batalion dengan pangkat letnan kolonel.

Baca juga: VIK Kejatuhan Soeharto, Kisah Soeharto pada Pengujung Kekuasaan

Soeharto kemudian menjadi Panglima Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad). Saat terjadi peristiwa 1965, Soeharto melakukan pendekatan kepada Presiden Soekarno untuk melakukan penumpasan terhadap Gerakan 30 September.

Pada 3 oktober 1965, Mayjend Soeharto diangkat sebagai Panglima Kopkamtib dan mempunyai wewenang untuk menindak mereka yang diduga sebagai pelaku G30S.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com