Ketentuan Tipikor Dalam RKUHP Berpotensi Timbulkan Dualisme Hukum

Kompas.com - 10/06/2018, 17:01 WIB
Ilustrasi KUHP dan KUHAP KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIIlustrasi KUHP dan KUHAP

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Miko Ginting menilai, masuknya ketentuan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan menimbulkan dualisme hukum.

Pasalnya, meski tipikor diatur dalam RKUHP, namun Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tetap berlaku.

Sebab, tim Panitia Kerja (Panja) RKUHP dari pemerintah menegaskan bahwa UU Tipikor sebagai undang-undang sektoral tidak kehilangan sifat khususnya.

Baca juga: Menurut KPK, Lebih Baik Revisi UU Tipikor daripada Atur Korupsi Lewat KUHP

Argumen tersebut didasarkan pada pasal 729 yang menyebut ketentuan bab tentang tindak pidana khusus (tipikor) dalam KUHP tetap dilaksanakan berdasarkan kewenangan lembaga yang telah diatur dalam UU masing-masing.

"Timbul dualisme pengaturan ketika ketentuan tipikor diserap ke dalam RKUHP sementara UU Tipikor tetap hidup," ujar Miko dalam diskusi di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Minggu (10/6/2018).

Menurut Miko, dualisme tersebut akan menyebabkan persoalan dengan adanya perbedaan ancaman pidana dalam RKUHP dan UU Tipikor.

Baca juga: Belum Ada Terjemahan Resmi KUHP, Presiden Jokowi Disomasi

Akibatnya, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menentukan aturan hukum mana yang akan digunakan.

"Dualisme pengaturan tidak masalah jika standarnya sama. Kalau Ancaman pidananya berbeda, mana yang akan berlaku, UU Tipikor atau RKUHP," kata Miko.

Dalam pasal 687 RKUHP per 9 April 2018, seseorang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, diancam pidana minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 10 juta Rupiah hingga maksimal 2 miliar Rupiah.

Sedangkan delik yang sama dalam pasal 2 UU Tipikor ancaman pidana penjaranya minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun.

Selain itu, diatur pula denda minimal Rp 200 juta dan maksimal Rp 1 miliar.

Perbedaan ancaman pidana dan denda juga terdapat dalam pasal 688 RKUHP dengan pasal 3 UU Tipikor.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X