Kompas.com - 08/06/2018, 09:37 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo saat ditemui di PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKetua KPK Agus Rahardjo saat ditemui di PPATK, Jakarta, Selasa (17/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan sebaiknya pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) daripada mengatur pidana korupsi melalui KUHP.

Hal itu disampaikan Ketua KPK Agus Rahardjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

Menurut Agus, selama ini pemerintah dan DPR beralasan Undang-Undang Tipikor belum memuat beberapa ketentuan pidana korupsi yang termaktub dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) dan berencana memasukkannya ke dalam KUHP.

"Kalau Undang-undang Tipikor perlu disempurnakan karena masih ada gap dengan UNCAC ya itu nanti yang direvisi Undang-undang Tipikornya," kata Agus.

Baca juga: Ini Alasan Komisi III DPR Bersikeras Atur Pidana Korupsi di RKUHP

Sebab, menurut dia, jika membuat ketentuan baru tentang korupsi dalam KUHP dikhawatirkan nantinya mengesampingkan Undang-Undang Tipikor.

Padahal, Undang-undang Tipikor sudah mumpuni untuk menjadi panduan pemberantasan korupsi bagi KPK, Polri, dan Kejaksaan.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan dimasukannya ketentuan pidana korupsi dalam KUHP justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena akan mengesampingkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca juga: Ditanya Keberatan KPK tentang RKUHP, Ini Kata Jokowi

Ia juga tak sepakat dengan DPR yang beralasan pentingnya pengaturan pidana korupsi dalam RKUHP untuk menjadi pedoman Polri dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi.

Sebab, menurut dia, Undang-Undang Tipikor sudah menaungi pemberantasan korupsi oleh KPK, Polri, dan Kejaksaan.

"Undang-undang Tipikor kan juga dipakai polisi dan kejaksaan kan. Jadi jangan memaksakan sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian," kata Laode di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/6/2018).

"Ya memang begitu. kalau misalnya Undang-undang Tipikor itu kan sudah enak dijalankan oleh polisi, jaksa dan, KPK. Jadi kenapa yang sudah khusus dimasukkan lagi ke dalam yang umum?" lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

UPDATE 23 April: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Tercatat 100.533

Nasional
UPDATE 23 April: Ada 65.421 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 April: Ada 65.421 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

BRGM Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi, Habiskan Rp 1,5 Triliun

Nasional
BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

Nasional
UPDATE 23 April: 44.346 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

UPDATE 23 April: 44.346 Orang di Indonesia Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Soal Peringatan Dini Bencana, BMKG Tekankan Kearifan Lokal Jangan Tunggu Sirine Tsunami

Nasional
UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

UPDATE: Tambah 5.920 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini Ada 1.487.369

Nasional
Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Anggota Komisi IX: Wajar Kita Larang Masuk WNA, Hal yang Sama Pernah Kita Rasakan

Nasional
MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

MKD DPR Tunggu Laporan Terkait Azis Syamsuddin yang Disebut di Kasus Suap Penyidik KPK

Nasional
MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

MAKI Nilai KPK Punya Tantangan Buktikan Pimpinan DPR Azis Syamsuddin Terlibat Suap Penyidik KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

UPDATE: Tambah 5.436, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.632.248 Orang

Nasional
Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Peran Azis Syamsuddin dalam Kasus Dugaan Suap Penanganan Perkara: Pertemukan Wali Kota Tanjung Balai dengan Penyidik KPK

Nasional
Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Fraksi Gerindra: Bansos Tunai Sebaiknya Ditambah, Bukan Dihentikan

Nasional
Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Beda Larangan Mudik Lebaran dan Pengetatan Perjalanan

Nasional
DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

DD Tekno Jamin Biaya Kematian dan Pemulasaraan Mitra Dompet Dhuafa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X