Kompas.com - 11/03/2018, 12:50 WIB
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat, mensomasi Presiden Joko Widodo pada Minggu (11/3/2018). Kompas.com/YOGA SUKMANAYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat, mensomasi Presiden Joko Widodo pada Minggu (11/3/2018).
Penulis Yoga Sukmana
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bersama Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan LBH Masyarakat, mensomasi Presiden Joko Widodo, Minggu (11/3/2018).

Ketua Umum YLBHI Asfinawati mengatakan, somasi yang dilakukan oleh ketiga lembaga swadaya masyarakat itu dilakukan lantaran hingga saat ini pemerintah belum menetapkan terjemahan resmi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Sampai saat ini tidak ada teks resmi terjemahan Wethoek van Strafrecht (WvS) atau KUHP yang dikeluarkan negara," ujar Asfinawati dalam konferensi pers di Kantor YLBHI, Jakarta.

(Baca juga : Kronik KUHP: Seabad di Bawah Bayang Hukum Kolonial)

Menurut dia, terjemahan KUHP yang ada saat ini merupakan terjemahan tidak resmi. Hal itu dilakukan oleh para pakar hukum pidana seperti Andi Hamzah, Mulyanto, Sunarto Surodibroto dan R Susilo.

Perwakilan LBH Masyarakat Muhammad Afif AQ mengatakan, setiap perundangan-undangan wajib ditulis dengan bahasa Indonesia sesuai dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Long Negara serta Lagu Kebangsaan.

Meski sudah 73 tahun merdeka, WvS yang berlaku masih dalam bahasa Belanda. Bahkan, UU Nomor 1 Tahun 1946 yang mengubah beberapa ketentuan WvS juga masih menggunakan bahasa Belanda.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca juga : DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan KUHP)

Peneliti dari Institute For Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju menilai, penerjemahan KUHP sangat mendesak karena menciptakan ketidakpastian hukum. Tak jarang pula, terjadi perdebatan tafsir atas beberapa terjemahan tidak resmi KUHP.

Bahkan, tutur dia, akibat belum ada terjemahan resmi KUHP, hakim Mahkamah Konstitusi kerap bertanya terjemahan KUHP mana yang dipakai oleh pemohon yang mengajukan gugatan perkara.

Padahal, bahasa di dalam dunia hukum adalah yang utama. Sehingga, hakim, jaksa, hingga advokat tidak hanya sekadar membaca pasal, namun juga memahaminya.

Ketiga LSM tersebut mendesak agar pemerintah segara memenuhi tuntutan menerapkan terjemahan resmi KUHP dalam tempo 7 x 24 jam setelah somasi dilayangkan.

Bila tidak, LYBHI, ICJR dan LBH Masyarakat mengancam akan menempuh upaya hukum sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Nasional
Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Nasional
Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Nasional
Kemenkes Jelaskan Cara Ikuti Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum yang Dimulai Juli 2021

Kemenkes Jelaskan Cara Ikuti Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum yang Dimulai Juli 2021

Nasional
Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X