Jokowi Undang 42 Tokoh, Bicarakan Intoleransi, Ketimpangan Ekonomi hingga Radikalisme

Kompas.com - 04/06/2018, 20:20 WIB
Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra Fabian Januarius KuwadoCendikiawan Muslim Azyumardi Azra

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo, Senin (4/6/2018), memanggil 42 tokoh pemerhati sosial, budaya, agama hingga pendidikan di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden ingin meminta masukan mengenai banyak hal. Mulai dari intoleransi, penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme, pengangguran hingga ketimpangan ekonomi di masyarakat.

Cendikiawan Muslim Azyumardi Azra memberi masukan mengenai bagaimana meminimalisasi tindak intoleransi di Indonesia.

Baca juga: Setara Institute Ingatkan Hulu Terorisme adalah Intoleransi

"Saya tadi sampaikan, untuk mengatasi intoleransi harus komprehensif. Pemerintah harus segera memperkuat koalisi sosial melalui pemantapan semangat kebangsaan, kearifan lokal dan penguatan Islam Wasathiyah (Islam moderat)," ujar Ayumardi, usai pertemuan.

Penguatan itu pun harus menyasar ke lembaga pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga sekolah tinggi.

Guru, dosen, ketua BEM dan ketua-ketua himpunan mahasiswa hingga pelajar harus mendapat penguatan soal kebangsaan dan implementasi Pancasila.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Cendikiawan Muslim sekaligus akademisi Komarudin Hidayat menambahkan, salah satu topik yang spesifik dibicarakan adalah mengenai 'disusupinya' masjid-masjid kantor pemerintah oleh mubalig berpaham radikal.

"Ada penceramah agama di masjid-masjid BUMN misalnya, ironis. Penceramahnya pro khilafah. Ini kan perlu penjelasan ke masyarakat," ujar Komarudin.

Baca juga: Bappenas Minta Masyarakat Beri Masukan untuk Atasi Ketimpangan Ekonomi

Namun, lanjut Komarudin, Presiden mengaku, sudah mengambil langkah untuk menyetop hal itu agar penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme dapat dihentikan.

Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mengapresiasi pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut. Menurut dia, metode Presiden Jokowi dalam menangkap aspirasi sangat produktif.

"Sebagai pemimpin memilih tidak hanya dapat report dari bawahan, tapi langsung berinteraksi dan mendengar dari praktisi. Ini metode yang sangat oke untuk mendapatkan masukan dan yang paling penting kebijakan yang akan diambil nanti sesuai kebutuhan masyarakat," ujar dia.

Kompas TV Kita Pancasila, Bersatu, Berbagi, Berprestasi, menjadi tema peringatan hari Lahir Pancasila tahun ini.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

UPDATE: Bertambah 2.720, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.198.678

Nasional
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadir secara Virtual dalam Covid-19 Summit Malam Ini

Nasional
Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Aplikasi PeduliLindungi Digunakan untuk Skrining PON XX

Nasional
HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

HQR Code Sertifikat Vaksin Tak Terbaca di Saudi, Kemenkes: Masih Proses Integrasi

Nasional
Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Laporkan Haris Azhar dan Fatia, Luhut: Kebebasan Berpendapat Harus Beretika

Nasional
Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Anggota Komisi I Minta Kemenkominfo Segera Tutup Konten Penghinaan Agama dan Ras di Internet

Nasional
Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Laporkan Haris dan Fatia atas Dugaan Pencemaran Nama Baik, Luhut Dinilai Tak Beritikad Baik

Nasional
Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Haris Azhar Dilaporkan Luhut, Kuasa Hukum: Klien Kami Akan Selalu Bersikap Ksatria

Nasional
KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

KJRI: Booster Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Mutlak Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Jokowi Sebut TWK Tak Boleh Merugikan, tetapi 56 Pegawai KPK Dipecat Tanpa Pesangon

Nasional
Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Politisi PDI-P Sebut Ada Pihak yang Dorong RI Gabung AUKUS Terkait Laut China Selatan

Nasional
Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Kuasa Hukum Sesalkan Langkah Luhut Laporkan Haris Azhar dan Fatia ke Polisi

Nasional
Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Hasil Survei: Ada 12,3 Responden Tak Puas dengan Proses Vaksinasi, Paling Banyak Keluhkan Antrean

Nasional
Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Jokowi: Banyak Konflik Agraria Berlangsung Sangat Lama, 40 Tahun Tak Selesai

Nasional
Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Jokowi: Vaksin dan Protokol Kesehatan Jadi Kunci Pengendalian Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.