Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Cak Imin, PPP Sebut Belum Ada Kesepakatan Cawapres Jokowi Harus dari Parpol

Kompas.com - 30/05/2018, 23:19 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan belum ada kesepakatan di antara koalisi pengusung Jokowi agar cawapres yang dipilih berasal dari parpol.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan koalisi pendukung Jokowi sepakat agar cawapres berasal dari parpol.

"Dari 8 parpol (5 parpol parlemen dan 3 parpol nonparlemen), di luar PKB tetap pada kesepakatan soal cawapres dibicarakan nanti setelah pilkada serentak usai. Jadi kalau Cak Imin (Muhaimin) bilang sudah ada kesepakatan seperti itu maka tidak benar," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Cak Imin: Koalisi Pendukung Jokowi Sepakat Cawapres dari Partai

Ia menambahkan delapan parpol tersebut hingga saat ini belum duduk bersama Jokowi untuk membicarakan cawapres.

Di tambah pula, Arsul mengatakan hingga saat ini PKB belum resmi mengusung Jokowi sebagai capres di Pilpres 2019.

Apalagi, Arsul menilai sikap PKB berbeda dengan partai koalisi pengusung Jokowi yang tak pernah memaksa agar ketua umumnya menjadi cawapres.

Arsul mengatakan PPP memang berkeinginan jika cawapres Jokowi berasal dari parpol namun hal itu bukan harga mati.

Baca juga: Hanura Sebut Belum Ada Kesepakatan Cawapres Jokowi dari Parpol

Ia meyakini tak akan terjadi konflik bila nantinya Jokowi memilih kader salah satu partai pengusungnya menjadi cawapres sebab akan didahului dengan musyawarah di antara sesama partai.

"Ya karena Pilpres memang yang berhak mengusung parpol, maka wajar kalau parpol-parpol ajukan dulu pimpinannya. Bagi PPP, posisi cawapres dari kalangan parpol tersebut merupakan prioritas tapi bukan harga mati," lanjut dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar menyatakan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sepakat cawapres harus dari partai politik.

Hal itu disampaikan Muhaimin dalam acara buka puasa bersama di Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

"Semua partai (koalisi pendukung Jokowi) sepakat wapres harus partai. Hampir semua partai sepakat. Sejauh ini ya, cawapres Pak Jokowi semua partai hampir komunikasi ke saya sepakat harus dari kader parpol," kata Cak Imin, sapannya.

Kompas TV Sementara itu, Airlangga tak mau jemawa, meskipun disebut jadi salah satu kandidat Cawapres Jokowi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com