Bantah Cak Imin, PPP Sebut Belum Ada Kesepakatan Cawapres Jokowi Harus dari Parpol

Kompas.com - 30/05/2018, 23:19 WIB
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (2/1/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinPresiden Joko Widodo dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjajal kereta Bandara Soekarno-Hatta, Selasa (2/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan belum ada kesepakatan di antara koalisi pengusung Jokowi agar cawapres yang dipilih berasal dari parpol.

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan koalisi pendukung Jokowi sepakat agar cawapres berasal dari parpol.

"Dari 8 parpol (5 parpol parlemen dan 3 parpol nonparlemen), di luar PKB tetap pada kesepakatan soal cawapres dibicarakan nanti setelah pilkada serentak usai. Jadi kalau Cak Imin (Muhaimin) bilang sudah ada kesepakatan seperti itu maka tidak benar," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (30/5/2018).

Baca juga: Cak Imin: Koalisi Pendukung Jokowi Sepakat Cawapres dari Partai

Ia menambahkan delapan parpol tersebut hingga saat ini belum duduk bersama Jokowi untuk membicarakan cawapres.

Di tambah pula, Arsul mengatakan hingga saat ini PKB belum resmi mengusung Jokowi sebagai capres di Pilpres 2019.

Apalagi, Arsul menilai sikap PKB berbeda dengan partai koalisi pengusung Jokowi yang tak pernah memaksa agar ketua umumnya menjadi cawapres.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Arsul mengatakan PPP memang berkeinginan jika cawapres Jokowi berasal dari parpol namun hal itu bukan harga mati.

Baca juga: Hanura Sebut Belum Ada Kesepakatan Cawapres Jokowi dari Parpol

Ia meyakini tak akan terjadi konflik bila nantinya Jokowi memilih kader salah satu partai pengusungnya menjadi cawapres sebab akan didahului dengan musyawarah di antara sesama partai.

"Ya karena Pilpres memang yang berhak mengusung parpol, maka wajar kalau parpol-parpol ajukan dulu pimpinannya. Bagi PPP, posisi cawapres dari kalangan parpol tersebut merupakan prioritas tapi bukan harga mati," lanjut dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar menyatakan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sepakat cawapres harus dari partai politik.

Hal itu disampaikan Muhaimin dalam acara buka puasa bersama di Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

"Semua partai (koalisi pendukung Jokowi) sepakat wapres harus partai. Hampir semua partai sepakat. Sejauh ini ya, cawapres Pak Jokowi semua partai hampir komunikasi ke saya sepakat harus dari kader parpol," kata Cak Imin, sapannya.

Kompas TV Sementara itu, Airlangga tak mau jemawa, meskipun disebut jadi salah satu kandidat Cawapres Jokowi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.