Kompas.com - 29/05/2018, 21:31 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ketika ditemui di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (25/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKetua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ketika ditemui di rumah dinasnya, Jakarta, Jumat (25/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar menyatakan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sepakat cawapres harus dari partai politik.

Hal itu disampaikan Muhaimin dalam acara buka puasa bersama di Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

"Semua partai (koalisi pendukung Jokowi) sepakat wapres harus partai. Hampir semua partai sepakat. Sejauh ini ya, cawapres Pak Jokowi semua partai hampir komunikasi ke saya sepakat harus dari kader parpol," kata Cak Imin, sapannya.

Ia meyakini hal itu tak akan menimbulkan kegaduhan di antara partai pendukung Jokowi. Menurut Cak Imin, partai justru akan mempertanyakan jika cawapres bukan berasal dari kader mereka.

Baca juga: Survei Charta Politika: JK, Gatot Nurmantyo, dan AHY Teratas Jadi Cawapres Jokowi

Cak Imin menyatakan terlalu berat pertanggungjawabannya bila jabatan wakil presiden diemban oleh sosok nonpartai.

Ia menambahkan jika cawapres Jokowi berasal dari kader partai, maka sosok tersebut terikat dengan ideologi partai sehingga kecil kemungkinan untuk menyelewengkan jabatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, Muhaimin mengatakan hal tersebut belum disepakati Jokowi sebah masih menjadi pembicaraan di antara partai pendukung Jokowi.

"Kenapa partai politik? Karena supaya jelas kendali ideologinya. Dan range pertanggungjawabannya bukan pribadi. Kaya saya maju ini, tanggung jawab pribadi saya hilang. Tapi tanggung jawab PKB, tanggung jawab NU untuk Indonesia," ujar Cak Imin.

"Tapi kalau orang yang bukan partai? Enak aja. Emang lu (kamu) siapa?" lanjut dia.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Jokowi Sebut BOR Rumah Sakit Menurun, Ini Faktanya...

Nasional
Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Survei Indostrategic: Jika Pilpres Digelar Hari Ini, Prabowo Teratas dengan 17,5 Persen, Anies 17 Persen

Nasional
Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Mengenal Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto, Hakim yang Vonis Ahok Bersalah

Nasional
Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Survei Indostrategic: Elektabilitas PDI-P Teratas, Disusul Gerindra dan Demokrat

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Nasional
Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Epidemiolog Sebut Pandemi Covid-19 Indonesia Belum Terkendali dengan Baik

Nasional
Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Soal Pengecatan Pesawat Kepresidenan, Istana: Usianya Sudah 7 Tahun, Harus Dapat Perawatan Besar

Nasional
Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Ombudsman Buka Posko Pengaduan Seleksi CPNS, Bisa Disampaikan lewat Laman Ini

Nasional
Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Menilik Tingginya Kasus dan Kematian akibat Covid-19 di Jawa-Bali Selama PPKM Level 4

Nasional
Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Komisi II Sebut Masyarakat Ingin Desain Surat Suara Disederhanakan

Nasional
KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

KPK Dalami Dokumen Pencairan Dana Pengadaan Lahan Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun

Nasional
Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara

Nasional
RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

RI Terima 500.000 Dosis Vaksin Sinopharm, Total Stok 8 Juta Dosis

Nasional
Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Calon Hakim Agung Dwiarso Budi Anggap Penanganan Kasus Narkoba Tak Bisa Represif

Nasional
Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Mahfud Dorong Kolaborasi ASEAN untuk Pemulihan Pasca-pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X