Hal itu disampaikan Arsul menanggapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan koalisi pendukung Jokowi sepakat agar cawapres berasal dari parpol.
"Dari 8 parpol (5 parpol parlemen dan 3 parpol nonparlemen), di luar PKB tetap pada kesepakatan soal cawapres dibicarakan nanti setelah pilkada serentak usai. Jadi kalau Cak Imin (Muhaimin) bilang sudah ada kesepakatan seperti itu maka tidak benar," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (30/5/2018).
Ia menambahkan delapan parpol tersebut hingga saat ini belum duduk bersama Jokowi untuk membicarakan cawapres.
Di tambah pula, Arsul mengatakan hingga saat ini PKB belum resmi mengusung Jokowi sebagai capres di Pilpres 2019.
Apalagi, Arsul menilai sikap PKB berbeda dengan partai koalisi pengusung Jokowi yang tak pernah memaksa agar ketua umumnya menjadi cawapres.
Arsul mengatakan PPP memang berkeinginan jika cawapres Jokowi berasal dari parpol namun hal itu bukan harga mati.
Ia meyakini tak akan terjadi konflik bila nantinya Jokowi memilih kader salah satu partai pengusungnya menjadi cawapres sebab akan didahului dengan musyawarah di antara sesama partai.
"Ya karena Pilpres memang yang berhak mengusung parpol, maka wajar kalau parpol-parpol ajukan dulu pimpinannya. Bagi PPP, posisi cawapres dari kalangan parpol tersebut merupakan prioritas tapi bukan harga mati," lanjut dia.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar menyatakan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sepakat cawapres harus dari partai politik.
Hal itu disampaikan Muhaimin dalam acara buka puasa bersama di Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2018).
"Semua partai (koalisi pendukung Jokowi) sepakat wapres harus partai. Hampir semua partai sepakat. Sejauh ini ya, cawapres Pak Jokowi semua partai hampir komunikasi ke saya sepakat harus dari kader parpol," kata Cak Imin, sapannya.
https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/23191371/bantah-cak-imin-ppp-sebut-belum-ada-kesepakatan-cawapres-jokowi-harus-dari