Salin Artikel

Bantah Cak Imin, PPP Sebut Belum Ada Kesepakatan Cawapres Jokowi Harus dari Parpol

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengatakan koalisi pendukung Jokowi sepakat agar cawapres berasal dari parpol.

"Dari 8 parpol (5 parpol parlemen dan 3 parpol nonparlemen), di luar PKB tetap pada kesepakatan soal cawapres dibicarakan nanti setelah pilkada serentak usai. Jadi kalau Cak Imin (Muhaimin) bilang sudah ada kesepakatan seperti itu maka tidak benar," kata Arsul melalui pesan singkat, Rabu (30/5/2018).

Ia menambahkan delapan parpol tersebut hingga saat ini belum duduk bersama Jokowi untuk membicarakan cawapres.

Di tambah pula, Arsul mengatakan hingga saat ini PKB belum resmi mengusung Jokowi sebagai capres di Pilpres 2019.

Apalagi, Arsul menilai sikap PKB berbeda dengan partai koalisi pengusung Jokowi yang tak pernah memaksa agar ketua umumnya menjadi cawapres.

Arsul mengatakan PPP memang berkeinginan jika cawapres Jokowi berasal dari parpol namun hal itu bukan harga mati.

Ia meyakini tak akan terjadi konflik bila nantinya Jokowi memilih kader salah satu partai pengusungnya menjadi cawapres sebab akan didahului dengan musyawarah di antara sesama partai.

"Ya karena Pilpres memang yang berhak mengusung parpol, maka wajar kalau parpol-parpol ajukan dulu pimpinannya. Bagi PPP, posisi cawapres dari kalangan parpol tersebut merupakan prioritas tapi bukan harga mati," lanjut dia.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Muhaimin Iskandar menyatakan koalisi pendukung Presiden Joko Widodo sepakat cawapres harus dari partai politik.

Hal itu disampaikan Muhaimin dalam acara buka puasa bersama di Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/5/2018).

"Semua partai (koalisi pendukung Jokowi) sepakat wapres harus partai. Hampir semua partai sepakat. Sejauh ini ya, cawapres Pak Jokowi semua partai hampir komunikasi ke saya sepakat harus dari kader parpol," kata Cak Imin, sapannya.

https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/23191371/bantah-cak-imin-ppp-sebut-belum-ada-kesepakatan-cawapres-jokowi-harus-dari

Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke