Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Ingin Wujudkan Kalender Islam di Tingkat Nasional

Kompas.com - 16/05/2018, 06:59 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan pemerintah serius ingin menerapkan rencana penyatuan kalender Islam di tingkat nasional, regional dan global.

Menurut Lukman, rencana ini merupakan upaya untuk mewujudkan aspirasi umat Islam di Indonesia dan internasional.

"Jadi kami melakukan konsolidasi dengan menghubungi sejumlah ahli terkait untuk bagaimana menyamakan persepsi dalam penyatuan umat islam secara global ini," kata dia di Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (15/5/2018) malam.

Lukman berharap rencana penyatuan kalender ini bisa terwujud di tahun ini. Ia berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan ormas-ormas Islam mendukung rencana ini demi meningkatkan kebersamaan umat Islam.

Baca juga: Muhammadiyah Ingin Kalender Islam Internasional Segera Terwujud

Di sisi lain, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher juga mendorog pemerintah agar bisa membuat penyatuan kalender Islam agar pelaksanaan momen-momen seperti awal Ramadhan, Lebaran dan Idul Adha bisa sama.

"Saya kira kerinduan umat Islam akan kebersamaan dari waktu ke waktu akan menguat," katanya.

Ali Taher mendorong pemerintah melakukan rangkaian persiapan serta melakukan koordinasi dengan negara-negara Islam lainnya untuk bisa mewujudkan ini.

Wacana negara-negara Muslim

Sementara itu, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Thomas Djamaluddin mengungkapkan, rencana ini sudah muncul sejak tahun 2016 pada Kongres Kalender Internasional di Turki.

Pada November 2017, juga terdapat seminar internasional terkait dengan kajian fiqih falak yang mengkaji penyatuan kalender islam. Dalam seminar itu dihasilkan Rekomendasi Jakarta.

"Isinya tiga, pertama harus ada otoritas tunggal kemudian ada batas wilayah dan kriteria. Terkait otoritas tunggal kita diarahkan melalui Organisasi Kerjasama Islam," kata Thomas.

Baca juga: Hasil Sidang Isbat, Awal Puasa Jatuh pada Kamis, 17 Mei 2018

Di tingkat regional, otoritas berada di forum menteri-menteri agama, kemudian di tingkat nasional menteri agama menjadi otoritas tunggal.

Terkait batas wilayah, kata Thomas, wacana ini semakin menguat, sehingga diputuskan batas tanggal internasional menjadi batas tanggal kalender Islam untuk mewujudkan sistem satu hari satu tanggal.

"Kalau sebut saja, di Indonesia 1 Ramadhan 1439 Hijriah hari Kamis, ya seluruh dunia Kamis juga," kata dia.

Dalam kriteria, penyatuan kalender islam juga didasarkan data-data astronomi. Thomas menuturkan, salah satu kriterianya berupa elongasi (jarak bulan-matahari) sebesar 6,4 derajat dan ketinggian bulan minimal 3 derajat.

Baca juga: MUI Imbau Media Tayangkan Tontonan Menyejukkan Selama Ramadhan

Halaman:


Terkini Lainnya

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com