Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keyakinan Gatot Nurmantyo versus Realitas Politik

Kompas.com - 09/05/2018, 09:29 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

Praktis hanya Demokrat dan PAN yang belum menyatakan sikap. Dua partai itu jika digabung punya17,7 persen kursi di parlemen.

Itu artinya, meski mendapatkan hati Demokrat dan PAN sekalipun, Gatot tetap tak bisa maju sebagai capres 2019 lantaran tak cukup modal memenuhi ambang batas 20 persen.

Peluang

Meski berat, peluang Gatot untuk maju sebagai capres belum sepenuhnya tertutup. Segala kemungkinan masih bisa terjadi di politik. Karena politik bukan matematika.

Menurut analis politik Exposit Strategic Arif Susanto, selain Jokowi, belum ada figur lain yang secara resmi diusung oleh partai atau koalisi partai sebagai bakal calon presiden. Sementara, secara matematis dimungkinkan terbentuk poros selain Jokowi atau Prabowo.

Terlebih PKB yang mengarah ke Jokowi juga punya syarat agar Presiden menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.

Bila syarat itu tidak terpenuhi, bukan tak mungkin PKB akan berpaling. Sementara itu peluang Gatot mengambil hati Demokrat dan PAN juga masih terbuka lebar.

Andai Gatot bisa menyatukan PKB, Demokrat dan PAN, ia bisa meraih tiket capres. Sebab ketiga parpol itu punya total 26,7 persen kursi di parlemen.

Selain itu, Gatot juga dinilai masih punya kekuatan lain yakni tingkat kesukaan publik terhadap figur mantan militer cukup tinggi. Preferensi ini didasarkan pada anggapan sebagian orang bahwa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang tegas.

Dengan kondisi itu, kata Arif, Gatot tampak berusaha mendekati dua pihak yang cukup menentukan konstelasi politik nasional. Pada satu sisi, Gatot melakukan pendekatan dengan para elite politik seperti Megawati, SBY, Prabowo, dan kemudian Zulkifli Hasan.

Pada sisi lain, Gatot juga berusaha mengidentifikasi diri sebagai figur yang dekat dengan kelompok Muslim.

Baca juga : PAN Ajak PKS dan Partai Lain Usung Gatot Nurmantyo sebagai Capres

"Dengan modal kemampuannya untuk meredam gejolak saat aksi 212 pada 2016 lalu, Gatot tampak semakin dekat dengan kalangan konservatif," ujar Arif kepada Kompas.com.

Meski begitu, optimisme Gatot dinilai dapat berbenturan dengan beberapa kemungkinan hambatan.

Pertama, elektabilitasnya yang belum memadai untuk bersaing dengan Jokowi dan Prabowo.

Kedua, pengalamannya dalam politik praktis sangat minim karena baru menyelesaikan masa pengabdian militernya pada Maret 2018.

Ketiga, terdapat ganjalan pada bagian akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, antara lain terkait mutasi perwira dan penanganan pembelian senjata Polri.

Baca juga : Usai Pensiun, Gatot Nurmantyo Akui Sempat Bertemu Jokowi

"Jika kemungkinan-kemungkinan hambatan tersebut dapat diatasi, Gatot berpeluang muncul sebagai kandidat ‘kuda hitam," kata Arif.

"Sebaliknya, kegagalan untuk mengatasi beberapa persoalan di atas dapat mengakhiri lebih awal mimpi politik Gatot untuk bersaing memperebutkan kepemimpinan nasional," kata dia.

 

Kompas TV Gatot mengklaim telah melakukan penjajakan ke sejumlah ketua umum partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com