Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keyakinan Gatot Nurmantyo versus Realitas Politik

Kompas.com - 09/05/2018, 09:29 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo belakangan kerap muncul di berita-berita politik. Pasca pensiun sebagai Panglima TNI, intensitasnya di kancah politik kian kentara.

Gatot mengaku sudah bertemu dengan para pimpinan partai politik. Sebut saja Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo, Ketua Umum Partai Demokrat SBY, hingga yang teranyar Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Tak cuma itu, ia juga mengungkapkan sudah membuat janji untuk bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Tak lama berkecimpung di politik, Gatot yakin bisa maju sebagai calon presiden. Gatot seakan punya hitung-hitungan sendiri setelah bertemu para pimpinan parpol. 

Keyakinan

Berniat jadi presiden membuat Gatot terus mendekat ke pimpinan partai politik. Intensitas komunikasi antara Gatot dan parpol terus meningkat.  

Secara terang-terangan Gatot menyatakan siap bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Bahkan meski belum ada satu partai pun yang secara resmi mengusungnya, Gatot tetap yakin dapat tiket capres 2019.

"Harus yakin. Harus optimis, kalau tidak ngapain?" kata Gatot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Keyakinan Gatot segendang sepenarian dengan para pendukungnya. Ya, meski partai pengusung belum jelas, Gatot sudah menerima banyak dukungan dari kalangan masyarakat

Di Solo, misalnya, komunitas yang menawakan diri Relawan Jaringan Nasional Garda Depan (Jagad) mendeklarasikan dukungan pada lulusan Akademi Militer tahun 1982 itu.

Baca juga : Gatot Nurmantyo Yakin Dapat Tiket Maju sebagai Capres

Di Jakarta, sekelompok anak muda yang menamakan dirinya Generasi Muda Milenia (GMM) juga menyatakan dukungan ke Gatot untuk jadi capres 2019.

Ada juga dukungan Kelompok Pro-1 yang mendeklarasikan dukungan untuk Gatot dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar jadi capres-cawapres 2019.

Bahkan dukungan juga datang Forum Komunikasi Ustazah (Fokus) untuk Gatot Nurmantyo.

Ia berterima kasih atas banyaknya dukungan yang mengalir padanya untuk maju menjadi calon presiden pada Pilpres 2019.

Baca juga : Dapat Dukungan, Gatot Nurmantyo Bangga karena Tidak Kenal Para Relawan

"Saya bangga dan terima kasih karena jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak kenal dengan relawan-relawan tersebut," kata Gatot di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Angka

Meski banyak elemen masyarakat yang muncul mendukung Gatot, namun mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu dinilai banyak kalangan sulit maju sebagai capres.

Dari sisi elektabilitas, Gatot bisa dibilang masih sangat minim. DI survei Indikator, elektabilitas Gatot hanya 0,7 persen. 

Baca juga : Elektabilitas Kecil, Gatot Nurmantyo Dinilai Sulit Bertarung Jadi Capres

"Jadi agak susah untuk mencalonkan diri (sebagai capres) dalam pilpres," ujar pengamat poltik J Kristiadi.

Meski begitu nama Gatot punya magnet tersendiri. Berdasarkan survei LSI Denny JA juga, terlihat adanya dampak bila beberapa partai mencalonkan Gatot Nurmantyo sebagai Capres 2019.

Sebanyak 16,5 persen responden memilih Demokrat bila mencalonkan Gatot Nurmantyo sebagai Capres. Padahal, elektabilitas partai berlambang bintang mercy itu hanya 5,8 persen.

Begitu pula dengan PKB. Sebanyak 15,8 persen responden memilih PKB bila mencalonkan Gatot Nurmantyo. Padahal, sebelumnya hanya 6,2. persen.

Baca juga : Survei LSI: Demokrat, PKB, dan Gerindra Melonjak jika Calonkan Gatot Nurmantyo

Bahkan survei LSI Denny JA juga menunjukkan, 19,8 persen responden memilih Gerindra bila mencalonkan Gatot Nurmantyo, naik dari sebelumnya 14,7 persen.

Wapres

 

Sebenarnya, nama Gatot melejit jika dicalonkan sebagai wakil presiden. 

Di survei Indo Barometer, Gatot masuk ke dalam tiga nama cawapres dengan elektabilitas tertinggi.

Angkanya sebesar 7,9 persen di bawah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 15,1 persen dan Anies Baswedan 13,1 persen.

Baca juga : Cak Imin: Emang Ada Partai yang Dukung Gatot Nurmantyo Maju?

Sementara berdasarkan survei Alvara Research Center, nama Gatot ada diposisi kedua dengan 15,2 persen, kalah dari AHY yang elektabitasnya 17,2 persen.

Bahkan di dalam survei yang sama, nama Gatot paling disetujui menjadi cawapres Jokowi di 2019 dengan persentase persetujuan mencapai 61,9 persen.

Realitas politik

Meningkatnya intensitas komunikasi politik antara Gatot dan elit partai politik bisa dipahami sebagai upaya membuka jalan mendapatkan tiket capres 2019.

Dukungan partai politik mutlak harus didapatkan bila mantan Pangdam V Brawijaya itu ingin bertarung di medan pertempuran politik 2019. Sebab syarat untuk maju sebagai capres harus mengantongi dukungan partai politik.

Berdasarkan Pasal 222 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, partai politik atau gabungan parpol harus memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Baca juga : PAN Ajak PKS dan Partai Lain Usung Gatot Nurmantyo sebagai Capres

Melihat peta politik saat ini, keinginan Gatot maju sebagai capres terbilang berat. Sebab setidaknya sudah ada dua kubu gabungan partai politik yang tampak sudah mengarah ke dua tokoh yakni Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. 

PDI-P, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan Hanura intens berkomunikasi untuk mendukung Jokowi. Gabungan partai ini punya 61 persen kursi di DPR.

Sementara Gerindra dan PKS mengarah ke Prabowo. Total keduanya punya 18,5 persen kursi di parlemen.

Praktis hanya Demokrat dan PAN yang belum menyatakan sikap. Dua partai itu jika digabung punya17,7 persen kursi di parlemen.

Itu artinya, meski mendapatkan hati Demokrat dan PAN sekalipun, Gatot tetap tak bisa maju sebagai capres 2019 lantaran tak cukup modal memenuhi ambang batas 20 persen.

Peluang

Meski berat, peluang Gatot untuk maju sebagai capres belum sepenuhnya tertutup. Segala kemungkinan masih bisa terjadi di politik. Karena politik bukan matematika.

Menurut analis politik Exposit Strategic Arif Susanto, selain Jokowi, belum ada figur lain yang secara resmi diusung oleh partai atau koalisi partai sebagai bakal calon presiden. Sementara, secara matematis dimungkinkan terbentuk poros selain Jokowi atau Prabowo.

Terlebih PKB yang mengarah ke Jokowi juga punya syarat agar Presiden menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya.

Bila syarat itu tidak terpenuhi, bukan tak mungkin PKB akan berpaling. Sementara itu peluang Gatot mengambil hati Demokrat dan PAN juga masih terbuka lebar.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bertemu Zulkifli HasanKompas.com/Rakhmat Nur Hakim Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo bertemu Zulkifli Hasan
Andai Gatot bisa menyatukan PKB, Demokrat dan PAN, ia bisa meraih tiket capres. Sebab ketiga parpol itu punya total 26,7 persen kursi di parlemen.

Selain itu, Gatot juga dinilai masih punya kekuatan lain yakni tingkat kesukaan publik terhadap figur mantan militer cukup tinggi. Preferensi ini didasarkan pada anggapan sebagian orang bahwa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang tegas.

Dengan kondisi itu, kata Arif, Gatot tampak berusaha mendekati dua pihak yang cukup menentukan konstelasi politik nasional. Pada satu sisi, Gatot melakukan pendekatan dengan para elite politik seperti Megawati, SBY, Prabowo, dan kemudian Zulkifli Hasan.

Pada sisi lain, Gatot juga berusaha mengidentifikasi diri sebagai figur yang dekat dengan kelompok Muslim.

Baca juga : PAN Ajak PKS dan Partai Lain Usung Gatot Nurmantyo sebagai Capres

"Dengan modal kemampuannya untuk meredam gejolak saat aksi 212 pada 2016 lalu, Gatot tampak semakin dekat dengan kalangan konservatif," ujar Arif kepada Kompas.com.

Meski begitu, optimisme Gatot dinilai dapat berbenturan dengan beberapa kemungkinan hambatan.

Pertama, elektabilitasnya yang belum memadai untuk bersaing dengan Jokowi dan Prabowo.

Kedua, pengalamannya dalam politik praktis sangat minim karena baru menyelesaikan masa pengabdian militernya pada Maret 2018.

Ketiga, terdapat ganjalan pada bagian akhir masa jabatannya sebagai Panglima TNI, antara lain terkait mutasi perwira dan penanganan pembelian senjata Polri.

Baca juga : Usai Pensiun, Gatot Nurmantyo Akui Sempat Bertemu Jokowi

"Jika kemungkinan-kemungkinan hambatan tersebut dapat diatasi, Gatot berpeluang muncul sebagai kandidat ‘kuda hitam," kata Arif.

"Sebaliknya, kegagalan untuk mengatasi beberapa persoalan di atas dapat mengakhiri lebih awal mimpi politik Gatot untuk bersaing memperebutkan kepemimpinan nasional," kata dia.

 

Kompas TV Gatot mengklaim telah melakukan penjajakan ke sejumlah ketua umum partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com