JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial dan Ekonomi Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengungkapkan, pelaksanaan Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 rentan akan potensi polarisasi masyarakat akibat suhu politik yang memanas.
Jika dibiarkan, polarisasi itu akan berujung pada konflik.
Oleh karena itu, Gatot mengimbau agar para tokoh masyarakat, agama dan politik tak menunjukkan sikap atau pernyataan yang memancing kegaduhan lewat ujaran kebencian atau hoaks.
"Jangan lagi tokoh-tokoh malah tambah bikin panas isu-isunya," kata Gatot dalam sebuah diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).
Baca juga: Lawan Hoaks, Aliansi 22 Media Siber Indonesia Luncurkan Cekfakta.com
Gatot menegaskan, agar jangan sampai kontestasi politik mengorbankan negara akibat ujaran kebencian dan hoaks.
Ia mengimbau agar pesta demokrasi dijadikan ajang pertarungan gagasan dan program dari para peserta pemilihan.
Ia juga mengingatkan, agar para elite maupun simpatisan parpol tak melakukan kampanye hitam lewat berbagai media demi menjatuhkan pihak lawan.
Hal itu, kata dia, akan membuat publik sulit berpikir jernih dan semakin terpapar dengan isu provokatif.
Baca juga: Kasus Retweet Berita Hoaks, Fahri Hamzah Siap Taat Hukum jika Dipanggil Polisi
"Kita melihat fenomena post truth, bagaimana berita tidak benar dilepas, tidak ada kontra narasi sehingga opini jadi fakta. Ini kan berbahaya," kata dia.
Di sisi lain, Gatot meminta masyarakat agar tidak gegabah dalam mendistribusikan informasi berantai yang mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras dan golongan.
Publik harus mencerna dan memilah secara jernih ketika memperoleh informasi.
"Masyarakat kita ini kan kadang-kadang ingin mendahului yang pertama share. Jadi ini satu permasalahan. Apalagi ini berita hoaks, berita yang bisa mengakibatkan adu domba. Berita provokasi ini menggangu persatuan dan kesatuan," ujarnya.
Langkah strategis
Gatot menjelaskan, Polri telah menyusun langkah-langkah strategis melalui pembentukan Satuan Sugas Nusantara.
Satgas ini ditujukan untuk menekan isu-isu provokatif maupun permainan politik identitas selama proses pemilihan akan berlangsung.
"Kita juga punya tim manajemen media, ketika ada berita tidak benar, kita lakukan kontra narasi untuk mendinginkan suasana," kata dia.
Baca juga: Facebook Lebih Mudah Mendeteksi Puting Ketimbang Ujaran Kebencian
Selain itu, satgas ini juga melakukan manajemen sosial dengan melibatkan komponen masyarakat, seperti tokoh agama dan masyarakat setempat.
Menurutnya, peranan keduanya mampu menjangkau masyarakat secara langsung dalam meredam potensi konflik akibat pemilihan.
"Kita juga mempunyai satgas kemitraan, satgas ini melakukan kegiatan keagamaan dan lainnya, seperti tabligh akbar, ceramah, olahraga, bakti sosial dan sebagainya," ujarnya.
Baca juga: Wiranto: Penyebar Ujaran Kebencian dan Hoaks Tak Punya Rasa Memiliki Indonesia
Satgas kemitraan bertujuan untuk mengalihkan fokus masyarakat ketika mereka terpaku dengan isu-isu politik yang sedang memanas.
Terakhir, Polri akan melakukan penegakan hukum jika ada pihak-pihak yang berusaha memancing konflik selama proses pemilihan berlangsung.