Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Nelayan, Jokowi Pastikan Menteri Susi Tak Punya Kepentingan Politik

Kompas.com - 08/05/2018, 16:48 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak memiliki kepentingan politik terkait segala kebijakan menyangkut nelayan.

Menurut Jokowi, kebijakan yang dikeluarkan Susi untuk kepentingan nelayan.

"Mana sih Bu Susi ada kepentingan politik? Enggak ada," kata Jokowi saat bertemu ratusan nelayan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (8/5/2018).

Kebijakan yang dikeluarkan Susi, antara lain pelarangan pemakaian cantrang untuk menangkap ikan hingga penenggelaman kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Kebijakan tersebut kerap mendapat protes dari sebagian kalangan.

Baca juga : Susi: Kalau Nelayan Cantrang Nurut Beralih Alat Tangkap, Nanti Saya Kasih SIPI

Namun, Jokowi menegaskan bahwa kebijakan larangan cantrang adalah untuk menyelamatkan laut Indonesia dalam jangka waktu yang panjang.

Sebab, penggunaan alat tangkap cantrang diyakini dapat merusak ekosistem laut.

Sementara, kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan diperlukan untuk menimbulkan efek jera.

Jokowi menyebut, kapal asing yang mencoba menerobos wilayah Indonesia semakin berkurang setelah penenggelaman kapal dilakukan.

"Bahwa banyak kepentingan yang terganggu iya, yang dulu enak, sekarang tidak enak iya, tapi itu yang harus kita kerjakan," kata Kepala Negara.

Baca juga : Sandiaga: Bu Susi Salah Satu Nama Tertinggi sebagai Cawapres Pak Prabowo

Jokowi mengatakan, pada akhirnya kebijakan Susi akan menguntungkan nelayan sendiri. Oleh karena itu, ia memintan tidak ikut berprasangka buruk terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Jokowi juga berharap nelayan tidak terpengaruh oleh opini yang dibentuk sebagian kalangan.

"Jangan dipelintir, dikompori, sehingga tujuan kita terbelokkan ada unsur politik, unsur kepentingan, enggak ada," kata Jokowi.

Kompas TV Sebelumnya nama susi sempat disebut potensial sebagai cawapres 2019 baik untuk Prabowo maupun Joko Widodo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | 'Crazy Rich' di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Kasus Vina Cirebon | "Crazy Rich" di Antara 21 Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Kemendikbud Sebut Kuliah Bersifat Tersier, Pimpinan Komisi X: Tidak Semestinya Disampaikan

Nasional
Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Wapres Minta Alumni Tebuireng Bangun Konsep Besar Pembangunan Umat

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Khofifah-Emil Dardak Mohon Doa Menang Pilkada Jatim 2024 Usai Didukung Demokrat-Golkar

Nasional
Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Pertamina Raih Penghargaan di InaBuyer 2024, Kado untuk Kebangkitan UMKM

Nasional
Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Soal Isu Raffi Ahmad Maju Pilkada 2024, Airlangga: Bisa OTW ke Jateng dan Jakarta, Kan Dia MC

Nasional
Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Cegah MERS-CoV Masuk Indonesia, Kemenkes Akan Pantau Kepulangan Jemaah Haji

Nasional
Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Dari 372 Badan Publik, KIP Sebut Hanya 122 yang Informatif

Nasional
Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Jemaah Haji Indonesia Kembali Wafat di Madinah, Jumlah Meninggal Dunia Menjadi 4 Orang

Nasional
Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Hari Keenam Penerbangan, 34.181 Jemaah Haji tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com