Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Susi Pudjiastuti Belum Berijazah SMA, Relawan JOSS Bakal Tempuh Jalur Konstitusi

Kompas.com - 23/04/2018, 16:00 WIB
Reza Jurnaliston,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Kelompok relawan yang menamakan diri Jokowi-Susi Pudjiastuti (JOSS) mendeklarasikan dukungan kepada Susi Pudjiastuti jadi cawapres Joko Widodo saat Pilpres 2019.

Meski begitu, dukungan terhadap Susi Pudjiastuti terhalang UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 huruf r.

“Terkait dengan peraturan, sudah barang tentu kami tidak akan melawan. Kami akan menempuh jalur konstitusi,” kata Kordinasi Nasional JOSS Akbar Setiawan di Rumah Makan Warung Daun, Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Relawan JOSS Dukung Menteri Susi Jadi Cawapres bagi Jokowi)

Relawan Joss mendeklarasikan Susi Pudjiastuti sebagai Cawapres pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2019Reza jurnaliston Relawan Joss mendeklarasikan Susi Pudjiastuti sebagai Cawapres pendamping Joko Widodo dalam Pilpres 2019

UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 168 huruf r mengatur mengenai syarat pendidikan minimum seorang capres dan cawapres, yakni minimal kesederajatan pendidikan dengan sekolah menengah atas (SMA) yang ditetapkan oleh pemerintah dan/pemerintah daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sementara Susi Pudjiastuti belum mendapatkan ijazah SMA atau sederajat.

Akbar Setiawan berharap status pendidikan Susi Pudjiastuti dapat dikesampingkan mengingat prestasi kinerja Susi sangat menonjol.

“Pendidikan tidak terlalu penting, tetapi semangat dan kejujuran beliau, atas kerja beliau, sehingga menggugah kami untuk mendukung beliau,” ujarnya.

“Tolok ukurnya jelas, prestasi-prestasi beliau yang ditunjukkan bukan cuman di nasional, bahkan skala internasional,” lanjutnya.

(Baca juga: Susi Pudjiastuti hingga Sri Mulyani Disebut Masuk Bursa Cawapres Jokowi, Ini Kata PDI-P)

 

Anggota relawan JOSS, kata Akbar Setiawan, berjumlah sekitar 20 orang yang tersebar di Jakarta dan berasal dari unsur mahasiswa dan pemuda.

“Kami bergabung dengan JOSS, insya Allah Independen, di sini kami representasi dari berbagai daerah. Saya sendiri selaku kordinator (kelahiran) dari Maluku, ada teman-teman dari Medan, teman-teman dari Bima dari Bengkulu,” ujarnya.

Ia menyatakan sudah melakukan komunikasi dan konsolidasi dengan beberapa jaringan di setiap daerah.

“Ke depan akan membentuk seluruh relawan JOSS sampai ketingkatan provinsi, kabupaten hingga ke kordinator RT-RW seluruh Indonesia,” katanya.

(Baca juga: Usulan PSI untuk Cawapres Jokowi: Luhut, Susi Pudjiastuti, hingga Bos Go-Jek)

Meski demikian, Akbar mengaku, sampai saat ini pihaknya belum berkomunikasi dengan Menteri Susi terkait dukungan tersebut.

Saat ditanya dari mana sumber dana untuk kegiatan JOSS, Akbar mengaku, berasal dari dana kolektif setiap anggota.

Kompas TV Ditanya wartawan soal jabatan cawapres, ini jawaban Menteri Kelautan dan Perikanan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com