Tuntaskan Kasus Heli AW101, KPK Ingin Komitmen Panglima TNI dan BPK Terjaga

Kompas.com - 08/05/2018, 06:05 WIB
Helikopter AW 101 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (24/8/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusHelikopter AW 101 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (24/8/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat perwira TNI Angkatan Udara sebagai saksi untuk penyidikan kasus korupsi pengadaan helikopter angkut AgustaWestland AW101 di TNI AU tahun 2016-2017, di kantor POM TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Meski demikian, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebutkan, keempat perwira tersebut tidak hadir dan tidak mengonfirmasi alasan ketidakhadirannya.

"Penyidik membutuhkan keterangan para saksi untuk kebutuhan pembuktian. Namun, empat  saksi tidak hadir dan belum ada informasi alasan ketidakhadiran. Besok masih direncanakan agenda pemeriksaan saksi lain," ujar Febri dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/5/2018) malam.

Baca juga: Kasus Korupsi Helikopter AW101, PPATK Temukan Aliran Dana ke Singapura dan Inggris

Oleh karena itu, KPK berharap agar komitmen bersama antara KPK dan Panglima TNI serta jajarannya tetap kuat untuk pemberantasan korupsi, termasuk penyelesaian kasus ini.

Sebab, kata Febri, penyidikan ini sudah berjalan sejak 2017. Penanganan perkara lintas yurisdiksi institusi sipil dan militer ini perlu tetap dijaga dan dilanjutkan hingga tuntas.

"Penanganan perkara lintas yurisdiksi institusi sipil dan militer ini memang membutuhkan komitmen yang sama-sama kuat, baik KPK maupun Panglima TNI," ujar Febri.

Di sisi lain, KPK terus berkoordinasi dengan POM TNI untuk penanganan kasus ini.

Baca juga: KPK Sebut Mantan KSAU Tolak Paparkan soal Pengadaan Heli AW101

 

Saat ini, kata dia, sedang dibahas perkembangan penyelesaian audit keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang belum diterima baik oleh penyidik KPK maupun POM TNI.

Febri berharap BPK bisa melakukan percepatan hasil auditnya.

"Kami harap audit BPK bisa segera selesai sehingga penanganan perkara ini dapat berlanjut ke tahap berikutnya," kata dia.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X