Survei "Kompas": Kepuasan Masyarakat Jadi Kunci Keterpilihan Jokowi

Kompas.com - 23/04/2018, 10:38 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) mengamati kalender sebelum memimpin rapat terbatas tentang persiapan menyambut bulan Ramadhan dan Idulfitri 1439 Hijriah di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4). Presiden mengingatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan bahan bakar minyak, sarana prasarana transportasi serta stabilitas keamanan jelang Idulfitri 1439 Hijriah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
PUSPA PERWITASARIPresiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) mengamati kalender sebelum memimpin rapat terbatas tentang persiapan menyambut bulan Ramadhan dan Idulfitri 1439 Hijriah di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/4). Presiden mengingatkan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga kebutuhan pokok, penyediaan bahan bakar minyak, sarana prasarana transportasi serta stabilitas keamanan jelang Idulfitri 1439 Hijriah. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/18.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Survei Litbang Kompas menunjukkan 72,2 persen responden puas dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Dari mereka yang puas, 67,7 persen menyatakan akan kembali memilih Jokowi jika pemilihan presiden digelar saat ini.

"Kepuasan terhadap jalannya pemerintahan jadi kunci bagi calon pemilih untuk kembali memilih Jokowi pada pemilu mendatang," kata peneliti Litbang Kompas, Bambang Setiawan.

Sementara responden yang menyatakan tidak puas dengan pemerintahan Jokowi-JK terbelah. Ada yang menyatakan memilih Jokowi atau Prabowo, tetapi sebagian besar belum menentukan pilihan (34,9 persen).

Baca juga: Survei "Kompas": Jokowi 55,9 Persen, Prabowo 14,1 Persen

"Tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah ini berpengaruh pada pilihan masyarakat terhadap capres," kata Bambang.

Sementara itu, mereka yang pada Pemilu 2014 memilih Jokowi-Kalla, 68,8 persen akan kembali memilihnya. Terdapat 5,7 persen yang akan beralih mendukung Prabowo dan 5,5 persen berpeluang memilih calon lainnya.

Sebaliknya, pemilih Prabowo-Hatta Rajasa pada pemilu lalu, 46,8 persen akan tetap memilihnya, tetapi 21,4 persen beralih mendukung Jokowi dan terdapat indikasi 15,5 persen akan mendukung calon lainnya.

Baca juga: Survei Kompas: Jokowi Terganjal Masalah Harga Kebutuhan Pokok dan Lapangan Pekerjaan

Survei ini dilakukan pada 21 Maret-1 April 2018, bertepatan dengan 3,5 tahun pemerintahan berjalan.

Survei tatap muka ini dilakukan kepada 1.200 responden secara periodik oleh Litbang Kompas pada 21 Maret-1 April 2018. Populasi survei warga Indonesia berusia di atas 17 tahun.

Reponden dipilih secara acak bertingkat di 32 provinsi Indonesia dan jumlahnya ditentukan secara proporsional. Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, margin of error plus minus 2,8 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Komunitas Cuci Darah Tagih Janji DPR, Wakil Ketua Komisi IX: Janji Itu Kami Follow Up

Nasional
Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Pakar: Aturan soal Proses Hukum Jaksa Mesti Seizin Jaksa Agung Harus Ditarik

Nasional
Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Kasus Proyek Infrastrukur, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana ke Pejabat Kota Banjar

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Jokowi Minta Masyarakat Patuh Pakai Masker agar Tak Ada Lagi PSBB

Nasional
Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Komisi Kejaksaan Nilai Jaksa Agung Terkesan Ingin Lindungi Jaksa yang Diduga Bertemu Djoko Tjandra

Nasional
Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Ancaman Krisis Ekonomi, SBY: Jangan Salahkan Presiden Jokowi

Nasional
Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Proses Hukum Jaksa Harus Izin Jaksa Agung, Pakar: KUHAP Tak Bisa Dikalahkan Aturan Internal

Nasional
Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Kelompok Buruh dan DPR Sepakat Bentuk Tim Kerja Bahas Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Kebebasan Beragama Alami Kesulitan, BPIP Minta Penegak Hukum Bertindak Tegas

Nasional
KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

KY: Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di MA Harus Buat Pakta Integritas untuk Seleksi Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X