Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Rehabilitasi Negara Islam yang Hancur Butuh Waktu Puluhan Tahun

Kompas.com - 03/05/2018, 21:34 WIB
Moh Nadlir,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk merehabilitasi negara-negara Islam yang hancur karena konflik internal maupun eksternal.

Konflik internal itu terjadi karena merebaknya paham Islam radikal dalam suatu negara. Sedangkan konflik eksternal terjadi karena intervensi negara lain.

"Butuh (waktu) 50 tahun untuk kembali baik. Suatu kerugian yang luar biasa," kata Kalla ketika menutup Konsultasi Tingkat Tinggi (KTT) Ulama dan Cendikiawan Muslim se-Dunia Wasathiyah Islam, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Baca juga: 100 Ulama dan Cendikiawan Muslim Dunia Kumpul di Istana Bogor

Bahkan, kata Kalla, konflik tersebut sampai hari ini masih terjadi di sejumlah negara Islam. Adapun imbasnya adalah kehancuran negara tersebut.

"Tentu sangat disayangkan," kata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia tersebut.

Karenanya, ia mengajak semua ulama di dunia, menghentikan ajaran-ajaran Islam yang bisa menciptakan pemikiran radikal dan menyebabkan konflik.

"Itulah tugas kita semua para pemimpin agama, para alim ulama," kata Kalla.

Kalla pun berharap, tercipta kedamaian di negara-negara Islam yang masih berkonflik. Ia menegaskan butuh waktu yang tidak sebentar untuk merehabilitasi negara yang hancur karena konflik.

"Mudah-mudahan saja dunia Islam dalam abad ini, memasuki abad pertengahan, dapat kita mencapai kedamaian dan kemakmuran," ucap dia.

Baca juga: Buka KTT Wasathiyah Islam, Jokowi Perkenalkan Keberagaman Indonesia

"Untuk merehabilitasi negara-negara Islam yang terjadi kehancuran akan butuh puluhan tahun, baru kembali ke keadaan normal. Alangkah mahalnya dan alangkah berbahayanya seperti itu," tuturnya.

Sebelumnya, KTT Wasithiyah Islam dihadiri 100 lebih ulama dan cendikiawan Muslim se-dunia. Selama tiga hari KTT tersebut digelar di Istana Presiden RI, Bogor, Jawa Barat.

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban Din Syamsudin mengatakan, KTT ini diharapkan dapat mendorong gerakan bersama Islam moderat di dunia.

Sekaligus menyingkirkan wawasan Islam yang bersifat fundamentalis, ekstremis dan radikalis yang belakangan menyebabkan krisis peradaban.

Baca juga: Jokowi: Gerakan Islam Moderat di Dunia Semakin Kuat

 

"Memang tidak ada solusi bagi problematika peradaban dunia kecuali dengan wasathiyah Islam. Tidak terjebak pada radikalisme, fundamentalisme dan ekstremisme," kata Din.

Rangkuman pertemuan ini akan diberi tajuk "Bogor Message" dan akan dijadikan acuan para ulama dan cendikiawan Muslim sedunia.

Kompas TV Salah satu isi pertemuan itu adalah pentingnya Islam yang moderat dan toleransi di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com