Ombudsman: Banyak Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman Republik Indonesia La Ode Ida mengatakan, arus masuknya tenaga kerja asing (TKA), khususnya dari China, ke Indonesia sangat deras.

Sayangnya, sebagian besar keberadaan TKA itu melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

"Tidak bisa dipungkiri arusnya deras masuk ke Indonesia. Faktanya di lapangan banyak TKA China keberadaannya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku," kata La Ode dalam sebuah diskusi di Sekretariat Bersama Peduli Indonesia, Jakarta, Rabu (2/5/2018).

Baca juga : Moeldoko: Masyarakat Sebaiknya Memahami Utuh Perpres TKA

La Ode menyebut, pihaknya telah melakukan investigasi terkait TKA sejak 2017. Investigasi tersebut dilakukan di beberapa tempat di Indonesia.

Dalam temuan Ombudsman, imbuh La Ode, banyak TKA khususnya dari China, bekerja sebagai buruh di Indonesia. Ia memberi contoh banyaknya TKA dari China yang bekerja di pabrik nikel di Morewali, Sulawesi Tengah.

La Ode menuturkan, TKA yang didatangkan ke Indonesia seharusnya memiliki keahlian yang tak dimiliki oleh orang lokal. Mereka mestinya mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan orang Indonesia. 

Itu, kata dia, disebut secara jelas di Perpres Nomor 20 Tahun 2018. 

"Kalau ada tenaga kerja asing di Indonesia, mereka adalah yang khusus saja, yang tidak bisa dikerjakan orang Indonesia," jelas La Ode.

Baca juga : Menaker Tegaskan Perpres 20/2018 Bukan Karpet Merah untuk TKA

Ia juga mengungkapkan, fenomena yang muncul saat ini adalah kehadiran TKA dipandang sudah merampas hak-hak tenaga kerja Indonesia. Pemerintah pun tidak boleh mengutamakan pelayanan yang prima terhadap tenaga kerja asing.

"Pemerintah kurang baik kalau mengutamakan pelayanan ke TKA dan menelantarkan tenaga kerja Indonesia sendiri," ungkap La Ode.