Moeldoko: Masyarakat Sebaiknya Memahami Utuh Perpres TKA

Kompas.com - 01/05/2018, 20:58 WIB
Buruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing. MAULANA MAHARDHIKABuruh merayakan hari buruh internasional atau May Day dengan berunjuk rasa di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/5/2018). Dalam aksinya mereka menuntut pemerintah untuk menurunkan harga beras, listrik, BBM, membangun ketahanan pangan dan ketahanan energi, menolak upah murah, mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, dan merealisasikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL) serta menolak tenaga kerja asing.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meminta publik memahami Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.

"Masyarakat sebaiknya memahami secara utuh perpres ini. Jangan sepotong-potong," ujar Moeldoko melalui siaran pers resminya, Selasa (1/5/2018).

Moeldoko menegaskan, perpres ini dikeluarkan justru untuk melindungi tenaga kerja Indonesia, bukan membuka selebar-lebarnya arus tenaga kerja asing ke Indonesia.

Perpres 20/2018, lanjut Moeldoko, lebih bertujuan mengatur penyederhanaan proses perizinan dan percepatan pelayanan dalam penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.

Namun, hal itu diimbangi pula dengan sejumlah pasal persyaratan. Tujuannya memprioritaskan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan kepastian alih teknologi serta keahlian dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja lokal.

Bahkan, Moeldoko menegaskan Perpres 20/2018 mempertegas sanksi atas praktik penyalahgunaan tenaga kerja asing di lapangan.

"Di dalam perpres yang lama, justru tidak ada kejelasan sanksi atas pelanggaran yang semacam itu," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu sekaligus meminta publik tak perlu membawa isu perpres tersebut ke ranah politik. Apalagi jika tujuannya hanya untuk mendiskreditkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi dan pelurusan informasi terkait perpres ini sehingga Moeldoko berpendapat perpres itu tidak perlu dibawa ke ranah Pansus DPR RI atau uji materi di MA.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Swab Kedua pada 101 Pasien Covid-19 di Pusdikpom Cimahi Negatif Seluruhnya

Hasil Swab Kedua pada 101 Pasien Covid-19 di Pusdikpom Cimahi Negatif Seluruhnya

Nasional
Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

Nasional
Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Nasional
Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Nasional
Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Nasional
Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X