KSPSI Nilai Perlu Ada Pelibatan Serikat Pekerja dalam Pengawasan Penggunaan TKA

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) HM Jusuf Rizal menilai perlu adanya pelibatan serikat pekerja dalam pengawasan penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

"KSPSI memandang perlu perlunya pengawasan yang melibatkan serikat pekerja dan kelompok civil society," ujar Jusuf saat menggelar konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Senin (30/4/2018).

(Baca juga: Ketua Kadin: Perpres Tenaga Kerja Asing Buka Banyak Lapangan Pekerjaan)

Menurut Jusuf, tak dipungkiri adanya beberapa kasus pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terkait penggunaan TKA oleh pihak perusahaan.

Bahkan beberapa kasus tersebut terjadi sebelum pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Jusuf menjelaskan, berdasarkan pasal 33 Perpres Nomor 20 Tahun 2018, pengawasan penggunaan TKA dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan pihak Imigrasi.

Namun, Jusuf menilai selama ini sistem pengawasan TKA lemah. Hal itu disebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang hanya diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi.

"Kami banyak menerima laporan tapi sifatnya informasi, bisa saja sumir. Kalau dilibatkan kami bisa bikin sistem pengawasan. Harusnya serikat pekerja jadi instrumen pengawasan," kata Jusuf.

(Baca juga: KSPSI Nilai Perpres 20/2018 Perketat Masuknya Tenaga Kerja Asing)

"Maka jangan sampai yang unskilled itu masuk. Pengawasan oleh Disnaker dan Imigrasi harus melibatkan serikat pekerja," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai mendesak kepada pemerintah untuk menjamin terciptanya suasana kondusif bagi keberlangsungan tenaga kerja lokal.

Pemerintah, kata Yorrys, harus memperketat pengawasan terhadap tenaga kerja ilegal dan penegakan hukum bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan.

Menurut Yorrys, lemahnya pengawasan yang menyebabkan isu serbuan TKA ke Indonesia semakin besar.

(Baca juga: Pro Kontra Perpres Tenaga Kerja Asing)

Oleh karena itu ia memandang perlunya Peraturan Menteri yang menjadi turunan dari Perpres Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan tersebut harus memberikan kualifikasi yang ketat terhadap TKA.

Dengan demikian pemerintah dapat menjamin keberlangsungan kepentingan tenaga kerja lokal sebagai subjek utama pembangunan nasional.

"Kami tinggal meminta pemerintah untuk bisa mengeluarkan Permen (Peraturan Menteri) melibatkan pekerja dalam rangka pengawasan terkait mengalirnya TKA yang tak sesuai dengan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean)," kata politisi dari Partai Golkar itu.