Menkumham Persilakan Eksekusi Hukuman Cambuk di Area Lapas

Kompas.com - 23/04/2018, 15:34 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tak mempersoalkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang memindahkan eksekusi cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas).

Yasonna mempersilakan eksekusi hukuman cambuk di Aceh dilakukan di area Lapas Aceh. Sebelumnya, eksekusi cambuk dilakukan di halaman masjid secara terbuka dan dapat disaksikan secara umum.

"Iya, tetapi tidak di dalamnya hanya di dalam facility-nya, itu enggak apa-apa," ujar Menkumham di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Disaksikan Ribuan Orang, Dua Terpidana PSK Online di Banda Aceh Dihukum Cambuk)

Bahkan Menkumham mengatakan bahwa Pergub pemindahan eksekusi cambuk di Aceh merupakan bagian dari kerjasama antara Kemenkumham dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Ia menuturkan, eksekusi cambuk bisa dilakukan di area Lapas. Menkumham menyamakan eksekusi cambuk dengan eksekusi mati di Lapas Nusakambangan.

"Kami sering juga eksekusi di Nusakambangan, itu bisa," kata dia.

Sebelumnya, ratusan orang di Aceh berunjuk rasa menolak Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang memindahkan eksekusi cambuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

(Baca juga: Unjuk Rasa, Massa di Aceh Tuntut Eksekusi Cambuk Tetap Digelar di Ruang Terbuka)

Mereka menuntut eksekusi cambuk dilakukan di halaman masjid secara terbuka dan dapat disaksikan oleh umum sesuai yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

"Kami menolak Pergub hukuman cambuk di dalam lapas. Gubernur Irwandi Yusuf harus segera mencabut pergub itu karena tidak sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat," kata Khairul Rizal, koordinator aksi dalam orasinya di depan kantor Gubernur Aceh, Kamis (19/04/18).

Dalam aksinya, ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GRPS) mengusung sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman dan penolakan terhadap Pergub yang baru dikeluarkan Irwandi Yusuf.

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Jajal Tol Terpanjang, Jokowi Tempuh 155 Km Kurang dari 2 Jam

Nasional
Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Tutup Gebyar Karya Pertiwi 2019, Panglima TNI Bicara Potensi Ekonomi Kreatif

Nasional
Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Cegah Intoleransi, BPIP Minta Materi Keberagaman Diajarkan di Sekolah

Nasional
Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Soal Jiwasraya, Kejaksaan Agung Tunggu Hasil Perhitungan Kerugian Negara

Nasional
Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Ibas Apresiasi Pemerintah yang Teruskan Pembangunan Era Presiden SBY

Nasional
Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Usai Diperiksa KPK, Lukman Hakim Sebut Tak Etis Bawa Materi Hukum ke Ranah Publik

Nasional
Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Tak Diizinkan Menikah jika Belum Lulus Pembekalan akan Berlaku Bagi Semua Pasangan dan Agama

Nasional
Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Polri Petakan Daerah Rawan Gangguan Keamanan Terkait Pilkada 2020

Nasional
Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Presiden PKS Tak Khawatir Kadernya Pindah ke Partai Gelora

Nasional
Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Kemendagri Luncurkan Mesin Cetak Dokumen Dukcapil Layaknya ATM

Nasional
Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Koordinasi Penanganan Terorisme di Bawah Komando Ma'ruf Amin

Nasional
Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Wapres Sebut Radikalisme Perlu Ditangani Sejak Usia Dini, Hulu ke Hilir

Nasional
Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Pasca-Bom Medan, Polda Metro Jaya Ingatkan SOP Masuk Markas Kepolisian

Nasional
Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Presiden PKS: Sebagai Oposisi, Bukan Berarti Kami Akan Jatuhkan Pemerintah

Nasional
KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

KPK Ingatkan Pengusaha Lapor ke Aparat Bila Dimintai Uang oleh Pejabat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X