Menkumham Persilakan Eksekusi Hukuman Cambuk di Area Lapas

Kompas.com - 23/04/2018, 15:34 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018) Kompas.com/Rakhmat Nur HakimMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/3/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly tak mempersoalkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang memindahkan eksekusi cambuk ke Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas).

Yasonna mempersilakan eksekusi hukuman cambuk di Aceh dilakukan di area Lapas Aceh. Sebelumnya, eksekusi cambuk dilakukan di halaman masjid secara terbuka dan dapat disaksikan secara umum.

"Iya, tetapi tidak di dalamnya hanya di dalam facility-nya, itu enggak apa-apa," ujar Menkumham di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (23/4/2018).

(Baca juga: Disaksikan Ribuan Orang, Dua Terpidana PSK Online di Banda Aceh Dihukum Cambuk)

Bahkan Menkumham mengatakan bahwa Pergub pemindahan eksekusi cambuk di Aceh merupakan bagian dari kerjasama antara Kemenkumham dengan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

Ia menuturkan, eksekusi cambuk bisa dilakukan di area Lapas. Menkumham menyamakan eksekusi cambuk dengan eksekusi mati di Lapas Nusakambangan.

"Kami sering juga eksekusi di Nusakambangan, itu bisa," kata dia.

Sebelumnya, ratusan orang di Aceh berunjuk rasa menolak Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 yang memindahkan eksekusi cambuk di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

(Baca juga: Unjuk Rasa, Massa di Aceh Tuntut Eksekusi Cambuk Tetap Digelar di Ruang Terbuka)

Mereka menuntut eksekusi cambuk dilakukan di halaman masjid secara terbuka dan dapat disaksikan oleh umum sesuai yang diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

"Kami menolak Pergub hukuman cambuk di dalam lapas. Gubernur Irwandi Yusuf harus segera mencabut pergub itu karena tidak sesuai dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat," kata Khairul Rizal, koordinator aksi dalam orasinya di depan kantor Gubernur Aceh, Kamis (19/04/18).

Dalam aksinya, ratusan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Pembela Syariat (GRPS) mengusung sejumlah spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman dan penolakan terhadap Pergub yang baru dikeluarkan Irwandi Yusuf.

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Muhammadiyah Minta Jokowi Perbaiki Komunikasi di Tengah Pandemi

Nasional
Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Mengacu Fatwa MUI DKI, DMI Anjurkan Shalat Jumat Dibagi 2 Gelombang

Nasional
KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

KPK Diharapkan Segera Jerat Eks Sekretaris MA Nurhadi dengan Pasal Pencucian Uang

Nasional
Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Hari ke-8 Arus Balik Lebaran, 8.224 Kendaraan Diminta Putar Balik

Nasional
Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pimpin Forum Internasional, BPJS Kesehatan Dorong Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Nasional
Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Kasus Jiwasraya Disidangkan Besok, Kejagung Tetap Kembangkan Penyidikan

Nasional
Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Jusuf Kalla: Masjid Boleh Dibuka jika Aturan PSBB Dicabut

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Pilkada di Tengah Pandemi, KPU dan Bawaslu Diingatkan soal Malaadministrasi

Nasional
Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Haris Azhar soal KPK Tangkap Nurhadi: Ini Menentukan Kualitas Penyidik seperti Novel Baswedan

Nasional
KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

KPK Diminta Tak Lupa Tangkap DPO Lain Terkait Kasus Suap Nurhadi

Nasional
Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Jubir Pemerintah: Anak-anak Seharian di Rumah, tetapi Rentan Tertular Covid-19 dari Orang Dewasa

Nasional
Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Rabu Besok, 6 Tersangka Kasus Jiwasraya Jalani Sidang Perdana

Nasional
Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Beda Klaim Menag Fachrul Razi dan Komisi VIII Soal Haji 2020

Nasional
Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Kepala Bappenas: Penerapan New Normal Tak Perlu Dirumit-rumitkan

Nasional
New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

New Normal, Pelatihan Kartu Prakerja Dilakukan Tatap Muka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X