Ajak Masyarakat Jadi "Whistleblower", Ketua KPK Sebut Ada Hadiahnya

Kompas.com - 19/04/2018, 17:52 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17 ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO AKetua KPK Agus Rahardjo menyampaikan paparan capaian kinerja KPK pada 2017 di Gedung KPK Jakarta, Rabu (27/12). KPK berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp276,6 miliar melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) dari kasus tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta hibah barang rampasan, selain itu penyerapan anggaran sebesar Rp780,1 miliar atau sekitar 91,8 persen pada tahun 2017. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/nz/17

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberantas korupsi.

Salah satunya dengan menjadi whistleblower atau pelapor jika terjadi pelanggaran. Bahkan, kata Agus, ada hadiah untuk whistleblower yang laporannya terbukti dan diusut penegak hukum.

"Ini aturannya sebenarnya sudah lama, PP Nomor 71 Tahun 2000. Whistleblower bisa dikasih hadiah," ujar Agus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, Kamis (19/4/2018).

(Baca juga: KPK Ingin Uang Hadiah bagi Pelapor Dugaan Korupsi Diperbanyak)

Dalam Pasal 7 undang-undang tersebut, disebutkan bahwa setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Penghargaan tersebut dapat berupa piagam atau premi.

Premi yang ditetapkan paling banyak sebesar dua permil dari nilai kerugian keuangan negara yang dikembalikan. Selain itu, penegak hukum akan merahasiakan identitas whistleblower.

"Kalau ada bupati dilaporkan dengan bukti yang firm, kita sembunyikan namanya dan kita berikan hadiah," kata Agus.

(Baca juga: ICJR: Perlindungan Whistle Blower Perlu Perhatian Serius)

 

Agus mengatakan, imbalan tersebut bisa menarik minat masyarakat untuk tidak ragu-ragu melapor jika melihat indikasi korupsi. Namun, di tahun politik ini, KPK akan lebih jeli melihat laporan yang masuk.

Sebab, ada potensi orang melaporkan pihak tertentu yang tak disukai tanpa disertai bukti yang cukup.

"Laporannya jangan fitnah atau bukan masalah korupsi. Kalau soal tipikor ya kita tangkap. Meningkatnya OTT kan juga dari laporan masyarakat," kata Agus.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X