Pemerintah Bantah Pembahasan RKUHP Berhenti di Tengah Jalan

Kompas.com - 16/04/2018, 20:03 WIB
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus  Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOKepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Enny Nurbaningsih saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional sekaligus tim perumus -Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RKUHP) Enny Nurbaningsih mengatakan, pembahasan RKUHP masih tetap berlangsung. Dia mengatakan pemerintah saat ini masih mengkaji lagi mengenai pasal-pasal yang sempat ditolak masyarakat.

“Kesannya publik kok berhenti gitu, bukan berhenti tapi melakukan konsolidasi pada substansi untuk melihat isi-isi atau muatan-muatan rancangan yang memang menimbulkan suatu resistensi di masyarakat,” ujar Enny saat ditemui setelah acara Pencanangan Zona Integritas dan Forum Diskusi Ilmiah di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Enny menekankan dalam setiap perumusan RKUHP, pemerintah juga selalu berpatokan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sudah ada. Sebelumnya, dalam RKUHP sempat muncul pasal penghinaan kepada presiden, meski pasal ini sebelumnya sudah digugurkan MK.

Baca juga : Kronik KUHP: Seabad di Bawah Bayang Hukum Kolonial

Menurut Enny, pemerintah terbuka dalam setiap diskusi tentang RUU ini. Dia pun menyatakan pembahasan RKUHP paling terbuka dibandingkan rancangan undang-undang lainnya. Di dalam setiap rapat bersama DPR, pembahasan RUU ini bahkan tak pernah dilakukan tertutup.

“Ruang partisipasi publik yang terbuka, dan demokratis adalah RKUHP. Saya catat itu yang lainnya banyak yang tertutup itu kalau RKUHP tak pernah sidangnya itu tertutup," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, pembahasan RKUHP sempat menuai kontroversi di publik karena pasal-pasal di dalamnya. Beberapa yang menjadi sorotan yakni tentang penghinaan kepada presiden, pasal perzinahan, hingga larangan mempertontonkan alat kontrasepsi di hadapan umum.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

8 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 924,17 Juta

Nasional
Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Sebagian Besar Wilayah Indonesia Akan Memasuki Musim Hujan

Nasional
Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Ilham Saputra Gantikan Arief Budiman Sebagai Plh Ketua KPU

Nasional
UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

UPDATE 22 September: 184.298 Pasien Sembuh dari Covid-19

Nasional
UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

UPDATE: 160 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

UPDATE 22 September: Tambah 160, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 9.837

Nasional
Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Muhammadiyah Minta Pemerintah Kaji Seluruh Tahapan Pilkada

Nasional
Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Positif Covid-19, Ketua KPU Arief Budiman Dirawat di RSPAD Gatot Soebroto

Nasional
Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Pilkada 2020 Tetap Digelar, Mahfud: Pemerintah Tak Ingin Ada Kepala Daerah Plt

Nasional
Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Kemenkes Jelaskan Tingkat Penularan Covid-19 jika Masyarakat Abai Pakai Masker

Nasional
MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

MAKI Duga Eks Politikus Nasdem Berupaya Hilangkan Barang Bukti Dalam Perkara Djoko Tjandra

Nasional
Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Pilkada di Tengah Pandemi, Pemerintah hingga KPU Dinilai Pertaruhkan Nyawa Rakyat

Nasional
Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Kemenko PMK Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian 10 Kali Berturut-turut

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 252.923, Bertambah 4.071

Nasional
Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Komisi I Belum Menerima Draf Perpres tentang Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X