Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prabowo Diberitakan Minta 7 Kursi Kabinet jika Jadi Cawapres Jokowi, Gerindra Sebut Hoaks

Kompas.com - 16/04/2018, 19:54 WIB
Bayu Galih,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

Sumber Asia Times

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo dikabarkan berupaya menggandeng Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk dijadikan calon wakil presiden pendampingnya pada pemilihan presiden mendatang atau Pilpres 2019.

Sejumlah pihak mengonfirmasi kabar tersebut, salah satunya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy atau Romy. Menurut Romy, Jokowi dua kali melakukan penjajakan untuk menggandeng Prabowo.

Romy menjelaskan, upaya menduetkan Jokowi-Prabowo dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa. Potensi perpecahan yang makin terlihat saat Pilkada DKI Jakarta 2017 dapat kembali muncul jika Jokowi berhadapan dengan Prabowo.

Adapun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan disebut sebagai salah satu orang yang berusaha mendekatkan Jokowi dengan Prabowo. Salah satu pertemuan dilakukan di Jakarta pada 6 April lalu.  

(Baca: Prabowo dan Luhut Bertemu, Apa yang Dibicarakan?)

Wartawan Selandia Baru yang pernah bertugas di Indonesia, John McBeth, mengungkap pertemuan yang terjadi di salah satu restoran Jepang di Hotel Grand Hyatt tersebut.

Dalam pertemuan itu, Prabowo diberitakan mempertimbangkan untuk menjadi cawapres jika pihak Jokowi memenuhi permintaannya.

Dilansir dari Asia Times yang tayang Minggu (15/4/2018), McBeth menulis bahwa Prabowo bersedia jika diberi peran untuk mengendalikan militer dan tujuh kursi di kabinet mendatang. Menanggapi permintaan Prabowo, tulis McBeth, Luhut tampak keberatan.

Dalam tulisan itu, McBeth tidak menjelaskan peran apa yang diinginkan Prabowo dan jatah menteri apa yang diinginkan.

Luhut Binsar Pandjaitan enggan memberikan komentar saat ditanya Kompas.com di Istana Kepresidenan hari ini.

Namun sebelumnya, Luhut tidak menampik ada pembicaraan mengenai Pilpres 2019 saat bertemu Prabowo. Pertemuan juga dilakukan bukan dalam kapasitas sebagai "utusan Jokowi".

(Baca: Luhut Bilang Bertemu Prabowo Bukan sebagai Utusan Jokowi)

Luhut tidak mengungkapkan secara mendetail karena banyak hal yang dibahas, mulai hal ringan hingga persoalan kenegaraan.

"Kami bicara macam-macam yang lucu-lucu. Kami bicara yang penting, bagaimana negara ini baik," ujar Luhut, saat ditemui 8 April silam.

Luhut juga mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, Prabowo mengaku menimbang dengan cermat sebelum memutuskan maju sebagai capres.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com