Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2019, Ketum Golkar Enggan Komentar

Kompas.com - 16/04/2018, 14:59 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua  Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto enggan menanggapi wacana duet Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Itu kan katanya wartawan, silakan saja dilanjut. Golkar tidak menanggapi karena partai berbeda," ujar Airlangga saat dijumpai di Istana Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Airlangga menegaskan, saat ini Partai Golkar belum membahas siapa saja tokoh yang akan diusulkan menjadi calon wakil presiden bagi Jokowi dalam Pilpres 2019.

"Dikaji sesuai  dengan  waktunya. Termasuk siapa saja," kata Airlangga.

(Baca juga: Survei Median: Prabowo Ditinggal Pendukungnya jika Berpasangan dengan Jokowi)

Partai berlambang beringin tersebut akan membahas cawapres pendamping Jokowi usai Pilkada Serentak 2018 rampung.

"Nama (cawapres Jokowi) akan kami bahas nanti, setelah Pilkada. Kami konsisten (akan membahas) setelah Pilkada," ujar Airlangga.

Kabar Jokowi menawarkan posisi cawapres kepada Prabowo memang sudah muncul ke publik.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy mengeluarkan sejumlah pernyataan yang membenarkan tawaran itu.

Di sela Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama, Romahurmuziy atau yang akrab disapa Romy, membeberkan upaya Jokowi "mendekati" Prabowo sejak November 2017.

(Baca juga: PKS: Kasihan Gerindra Kalau Prabowo Jadi Cawapres Jokowi)

Romy mengatakan, Jokowi telah dua kali bertemu Prabowo pada November 2017 untuk menjajaki posisi cawapres.

Menurut Romy, Prabowo mengapresiasi tawaran tersebut. Bahkan, Prabowo merespons positif tawaran tersebut dengan mengirimkan utusannya beberapa waktu lalu untuk menanyakan kepastian kepada Jokowi.

Namun, belum ada persetujuan dari lima ketua umum parpol pengusung Jokowi di Pilpres 2019.

Romy mengaku setuju dengan pilihan Jokowi. Sementara itu, ketua umum parpol lainnya belum memberikan kepastian.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Hendrawan Supratikno membenarkan pernyataan Romy.

"Sebab, platform ke depan, persatuan nasional lebih penting dibandingkan dengan siapa yang akan jadi presiden. Itu sebabnya muncul salah satu pandangan seperti itu (memasangkan Jokowi dan Prabowo)," kata Hendrawan kepada Kompas.com, Sabtu (14/4/2018).

(Baca juga: Gerindra: Tawari Prabowo Cawapres, karena Jokowi Takut Kalah)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com