Presiden Jokowi Diharapkan Beri Jangka Waktu ke Polri untuk Tuntaskan Kasus Novel

Kompas.com - 12/04/2018, 15:10 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo yang memilih menunggu Polri menyerah sebelum mempertimbangkan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) dalam kasus penyerangan Novel Baswedan.

Jokowi diminta tegas dengan memberikan jangka waktu terhadap tim investigasi kepolisian. 

"Kami mengingatkan kembali Presiden tidak sekadar bersikap pasif menunggu kepolisian untuk menyerah, Presiden sebagai pemimpin negara harus bersikap tegas," ujar Usman di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Dengan demikian, Jokowi bisa dianggap memiliki komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Karena ini membuat KPK seperti mengalami semacam kelumpuhan tanpa ada dukungan kepemimpinan Novel," katanya.

Baca juga : Busyro: Presiden Lepas Tanggung Jawab Kasus Novel Baswedan

Ia tak memahami alasan Jokowi tidak memberikan batasan waktu kepada Polri. Sikap itu dinilainya tidak bijak. Sebab, Jokowi yang mengangkat Kapolri Tito Karnavian.

"Kalau menunjuk Kapolri kan mendasarkan keputusannya dengan harapan memenuhi keinginan publik," ujarnya.

Ia melihat keberadaan TGPF juga bisa mengatasi sejumlah halangan dalam proses pengusutan kasus ini. Sehingga penuntasan kasus Novel bisa berjalan secara cepat.

Di sisi lain, Usman juga berharap ada kesungguhan dari pimpinan KPK untuk memperjuangkan secara kolektif penuntasan kasus Novel.

Kekecewaan Novel

Seperti yang diketahui, Novel Baswedan mengungkapkan kekecewaannya terhadap kasus penyiraman air keras terhadap dirinya. Sebab, penyelesaian kasusnya tak kunjung terungkap selama satu tahun ini.

Novel menegaskan, ia tak membela kepentingan pribadinya, melainkan kepentingan para pegawai KPK dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya dan pegawai lainnya bekerja bukan untuk pribadi. Kami bekerja untuk negara, kami bela negara, melakukan pemberantasan korupsi," ujar Novel di gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Baca juga : Genap Satu Tahun, Novel Baswedan Kecewa Kasusnya Belum Terungkap

Novel menilai kasus penyerangan seperti ini tak boleh diremehkan dan dibiarkan. Novel merasa kecewa karena proses pengungkapannya belum menemui titik terang.

Namun, ia menegaskan dirinya tak akan diam. Novel berharap, ancaman terhadap segenap pegawai maupun penyidik KPK tidak terulang lagi.

"Kalau dibiarkan dan kemudian ini jadi ancaman, saya khawatir ke depan pegawai KPK jadi takut dan menurun keberaniannya," ungkapnya.

Jika ancaman ini diremehkan, Novel juga khawatir para pengancam akan lebih berani menyerang KPK dan segenap upaya pemberantasan korupsinya.

Kompas TV Penyidik KPK Novel Baswedan mendatangi Gedung KPK tepat pada satu tahun penyerangan terhadap dirinya dengan air keras.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tipe Negara secara Yuridis

Tipe Negara secara Yuridis

Nasional
Tipe Negara Menurut Sejarah

Tipe Negara Menurut Sejarah

Nasional
Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Bendera Negara

Hal yang Dilarang Dilakukan terhadap Bendera Negara

Nasional
KPK: Berkas Perkara Eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa Lengkap

KPK: Berkas Perkara Eks Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Soulisa Lengkap

Nasional
Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Penunjukan Perwira Aktif Jadi Penjabat Bupati Seram Barat Dinilai Bentuk Dwifungsi TNI

Nasional
Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Penjelasan MK soal Penjabat Kepala Daerah dari TNI Polri yang Tuai Polemik

Nasional
Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Jokowi Diundang ke Balapan Formula E, Istana: Sedang Kami Cek

Nasional
Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Anggota DPR: Jika RI Ingin Damaikan Rusia-Ukraina, Harus Selesai Sebelum Puncak KTT G20

Nasional
Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Anggota Komisi I Nilai Sulit Pertemukan Presiden Rusia dan Ukraina di KTT G20

Nasional
Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Wamenkumham Sebut Pasal Penghinaan Presiden dalam RKUHP Delik Aduan, Ancaman Pidana hingga 3,5 Tahun

Nasional
Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Luhut Ikut Urus Minyak Goreng, Anggota DPR: Ganti Menterinya kalau Tak Becus

Nasional
Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Setuju Pidana Mati Koruptor, Peneliti Pukat UGM: Tetapi Bukan Diobral

Nasional
Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Bertemu Wapres Zambia, Jokowi Bahas Penguatan Kerja Sama Ekonomi

Nasional
Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Jokowi Sudah Tiba di Solo, Hadiri Pernikahan Adiknya dengan Ketua MK Anwar Usman

Nasional
ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

ICW Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor, Sebut Tak Akan Beri Efek Jera

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.