Wacana Sistem Pilkada Lewat DPRD yang Kontraproduktif

Bambang mengatakan, banyak masalah yang dihadapi dengan adanya pilkada langsung. Beberapa di antaranya, yakni politik biaya tinggi yang kemudian memunculkan korupsi.

Di satu sisi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga sempat terlibat diskusi mendalam terkait pengembalian pilkada ke DPRD.

"Nah, saya kira ini tahun depan pilkadanya sudah selesai serentak. Pak Ketua (DPR) menawarkan revisi ulang Undang-undang Pilkada dan nanti akan bisa kami bicarakan," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Hal senada juga diungkapkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Al Muzzammil Yusuf. Ia menyatakan, PKS sepakat untuk mengembalikan pilkada ke DPRD.

"Kami cenderung ke sana. Kami sudah bahas," kata Muzzammil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

(Baca juga: Bantah Ketua DPR, KPK Tak Pernah Ungkapkan Dukung Pilkada Lewat DPRD)

Ia menilai pilkada langsung lebih banyak kerugiannya daripada melalui DPRD. Salah satu kerugian utama pilkada langsung, menurut dia, ialah besarnya biaya politik dan maraknya politik uang.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku setuju dengan wacana pengembalian pilkada melalui DPRD lewat revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Zulkifli menilai, sistem Pilkada harus diperbaiki untuk menghindari besarnya biaya politik dan maraknya politik uang.

Sementara, partai politik dilarang untuk mencari uang untuk menutup biaya politik dan negara tidak mampu menanggungnya.

(Baca juga: Menurut Ketua DPR, KPK Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi)

Selain itu, Zulkifli menilai, dengan mengembalikan pilkada ke DPRD, maka dapat mengurangi banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jadi sistemnya harus diperbaiki, kalau tidak diperbaiki kan begini terus," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Di sisi lain Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai, pilkada melalui DPRD lebih efisien daripada pilkada langsung.

Menurut dia, dengan pelaksanaan pilkada melalui DPRD maka negara bisa menghemat anggaran yang cukup besar. Selain itu, sistem tersebut dianggap mampu menekan angka korupsi.

"Ya jelas lebih efisien, lebih murah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).