Kompas.com - 06/04/2018, 07:17 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Pemberantasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Firman Santyabudi mengatakan, PPATK mendapat 52 laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sumber laporan tersebut dari perusahaan asuransi, bank umum, bank pembangunan daerah, hingga money changer.

"Dari 52 laporan itu, terdapat 12 pihak terlapor melibatkan penyelenggara dan kontestan," ujar Firman di PTIK, Kamis (5/4/2018).

Transaksi dianggap mencurigakan, salah satunya dengan melihat profil seseorang. Misalnya, pendapatan seseorang hanya Rp 200 juta, namun tiba-tiba masuk ke rekeningnya Rp 200 juta.

Meski begitu, tidak semua laporan transaksi mencurigakan menunjukkan bahwa ada pidana di baliknya. Bisa saja rekeningnya diisi uang dengan jumlah besar hasil menjual rumah.

(Baca juga: Antisipasi Pelanggaran, PPATK Awasi Aliran Dana di Rekening Peserta Pilkada)

Oleh karena itu, setiap laporan transaksi mencurigakan yang masuk akan didalami lagi oleh PPATK untuk melihat keterkaitan dengan pilkada.

"Kami juga liat informasi lain apakah betul mengarah ke sana. Ini masih harus ada analisis lebih lanjut," kata Firman.

Firman mengatakan, PPATK juga melihat hampir seluruh calon dari petahana menarik tunai uang di rekeningnya mulai setahun terakhir sebelum masa jabatannya berakhir. Jumlahnya mencapai triliunan rupiah.

Menurut dia, muncul kecurigaan mereka menarik dana bukan di saat-saat ini agar tidak tampak mencurigakan. PPATK kemudian mencari data untuk bukti yang menguatkan apakah uang yang ditarik itu berhubungan dengan pilkada, misalnya untuk kampanye.

"Kalau ada potensinya, nanti kami dorong ke aparat penegak hukum. Kalau kental dengan korupsi, kami akan dorong ke KPK. Kalau pelanggaran pemilu kita dorong ke Bawaslu," kata Firman.

(Baca juga: Mahfud MD: Tak Ada Satu Pilkada pun yang Tidak Curang...)

Firman meminta para calon kepala daerah yang akan berlaga dalam Pilkada 2018 tidak bermain curang dengan uang. Sebab, PPATK bisa dengan mudah melacak transaksi keuangan mereka dan akan ketahuan jika ada kejanggalan.

"Walau biaya politik tinggi, namun kami harap tidak mempengaruhi peserta pemilu untuk tidak melakukan pelanggaran kampanye. Bukan banyak banyak cari uang," kata Firman.

Kompas TV Kapolri Jenderal Tito Karnavian menghadiri rapat kerja dengan dengan komisi III DPR RI pada Rabu (14/3) pagi.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDIP Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Djarot Saiful Hidayat dan 13 Pengurus PDIP Akan Ikuti Pembekalan Antikorupsi KPK

Nasional
[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

[POPULER NASIONAL] Blunder Komunikasi Politik Megawati | Prediksi Koalisi Nasdem-Demokrat-PKS

Nasional
Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Tiba di Jerman, Jokowi Segera Ikuti Pertemuan KTT G7

Nasional
Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Partai Buruh Ajukan Uji Formil dan Materiil UU PPP ke MK Hari Ini

Nasional
21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

Nasional
Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

Nasional
Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

Nasional
UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

Nasional
Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

Nasional
UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

Nasional
Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

Nasional
Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

Nasional
Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

Nasional
Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

Nasional
Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.