Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

First Travel Sering Bikin Jadwal Keberangkatan Umrah Mendadak

Kompas.com - 04/04/2018, 15:23 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum menghadirkan mantan Kepala Divisi Bagian Visa First Travel, Riezki M Khadafi, dalam sidang lanjutan dugaan penipuan dan penggelapan serta pencucian uang oleh perusahaan perjalanan umrah First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (4/4/2018).

Riezki bertanggung jawab dalam pengurusan visa calon jemaah umrah.

Pada persidangan hari ini, jaksa menanyakan kepada Riezki terkait jadwal keberangkatan mendadak yang dilakukan oleh First Travel.

Baca juga : First Travel Berutang Rp 50 Miliar ke Vendor Tiket Pesawat

Riezki mengaku tak mengetahui soal penyusunan jadwal keberangkatan yang mendadak dan baru mengetahuinya melalui media massa ketika kasus First Travel mulai mencuat.

"Saya tidak ada data pasti, tidak ada koordinasi yang baik. Jadi, saya tidak bisa memastikan," ujar Riezki kepada jaksa di PN Depok, Rabu (4/4/2018).

Menurut dia, penyusunan jadwal yang mendadak mulai terjadi pada Januari-Februari 2017. First Travel setidaknya menerbitkan 3 hingga 4 kali jadwal keberangkatan secara mendadak.

Hal ini, kata dia, kerap kali membuat pengurusan visa menjadi terhambat.

"Ya jadi selama saya urus sudah saya schedule kan, terkadang ada penambahan seat tiba-tiba. Tambahan tiket jadi saya masukkan list. Itu yang belum dijadwalkan, tambahan jadwal mendadak," papar Riezki.

Baca juga : Kiki First Travel Belikan Apartemen, Mobil, dan Hadiah untuk Mantan Pacar

Selain itu, lanjut Riezki, ada sejumlah rangkap jabatan dalam tata kelola manajemen di First Travel. Namun, Riezki hanya fokus pada persoalan visa.

Hal senada juga disampaikan Holiludin selaku vendor handling di bandara keberangkatan.

Ia mengatakan, pemberangkatan secara mendadak juga terjadi sekitar bulan Maret-April 2017.

Menurut dia, kondisi itu juga menyulitkan tim lapangan dalam menangani jemaah, mulai dari proses check in hingga keberangkatan.

"Iya mendadak terus. Ada kalau misal kita schedule hari ini berangkat, ada lagi schedule lain," ujar Holiludin.

Holiludin mengatakan, alasan yang sering disampaikan oleh First Travel yaitu menyangkut persoalan visa.

Ia menjelaskan, kelengkapan visa dan dokumen lainnya merupakan syarat utama agar jemaah bisa diberangkatkan.

Kompas TV Aksi ini sontak jadi sorotan, selain pengakuan Syahrini soal kerka samanya dengan First Travel.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com