Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK, Polarisasi Jadi Sorotan

Kompas.com - 03/04/2018, 10:51 WIB
Kristian Erdianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai, polarisasi pemilihan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini tampak terasa di publik.

Hakim Anwar Usman dan Aswanto terpilih sebagai pimpinan MK melalui proses voting dengan perbandingan 5 banding 4.

Anwar unggul atas Suhartoyo, sedangkan Aswanto berhasil menyingkirkan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK.

Ferdian berpendapat polarisasi tersebut seharusnya tidak perlu terjadi.

"Hal ini pula yang membedakan dengan pemilihan ketua MK sebelumnya. Polarisasi ini semestinya tidak perlu terjadi karena memang MK dirancang sebagai lembaga kumpulan para negarawan," ujar Ferdian kepada Kompas.com, Selasa (3/4/2018).

(Baca juga: Anwar Usman Sadari MK Masih Diselimuti Ketidakpercayaan Publik)

Menurut Ferdian, polarisasi ini dikhawatirkan berdampak negatif terhadap produk putusan MK baik dalam pengujian undang-undang (PUU) maupun pengujian hasil pemilihan umum (PHPU). 

Oleh sebab itu, Ketua MK Anwar Usman diharapkan dapat meminimalisasi dampak pasca-pemilihan ketua dan wakil ketua MK ini dengan melakukan konsolidasi secara cepat. 

"Ketua MK baru dapat segera mencairkan suasana internal MK pasca-suasana kompetisi pemilihan ketua-wakil ketua MK," ucap Ferdian.

Selain itu, lanjut Ferdian, ketua baru MK harus memastikan tidak ada lagi praktik pelanggaran etik dan hukum di internal MK baik oleh para hakim MK maupun pegawai MK.

Pelembagaan sistem di internal MK harus semakin dikukuhkan. Sistem harus terbentuk secara kokoh yang tidak bergantung pada sosok atau personal. 

(Baca juga: Untuk Hilangkan Kekecewaan Publik, Ini Saran untuk Pimpinan Baru MK)

Ferdian mengatakan, berbagai peristiwa yang terjadi di internal MK belum lama ini karena belum kokohnya sistem.

"Masih ada celah di sistem internal," kata Ferdian.

Di sisi lain, Ferdian berharap terpilihnya Anwar Usman dapat membuat hubungan lembaga kehakiman dapat berjalan baik.

Diketahui, Anwar merupakan hakim konstitusi yang berasal dari unsur Mahkamah Agung (MA).

Dengan demikian, diharapkan muncul transfer budaya kerja di MK dapat dilakukan dengan baik ke MA. 

"Terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua MK merupakan sejarah pertama ketua MK berasal dari unsur Mahkamah Agung.  Terpilihnya Anwar Usman ini diharapkan dapat membuat hubungan lembaga kehakiman dapat berjalan harmonis," tuturnya.

"Harapannya, Anwar Usman dapat memimpin transfer tradisi kerja dari MK ke MA. Setidaknya kendala hambatan psikologis dalam proses tersebut tidak terjadi," kata Ferdian.

Kompas TV Anwar sudah dua kali menjalani masa tugas sebagai hakim konstitusi pilihan Mahkamah Agung.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com