Kasus Suap Bupati Halmahera Timur, KPK Periksa Anggota DPR Bambang Wuryanto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Komisi I DPR Bambang Wuryanto terkait kasus suap pada proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016.

Bambang yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDI-Perjuangan akan diperiksa sebagai saksi untuk Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, salah satu tersangka dalam kasus ini.

"Diperiksa sebagai saksi untuk RE," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Selasa (3/4/2018).

Bambang sendiri sudah terlihat berada di lobi KPK sekitar pukul 09.45 WIB.

Dalam kasus ini, Bupati Rudi Erawan diduga menerima suap Rp 6,3 miliar. Suap untuk Rudi diduga diberikan oleh mantan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary.

(Baca juga: Bupati Halmahera Timur Diduga Terima Suap Rp 6,3 M dari Proyek PUPR)

Amran diduga menerima sejumlah uang terkait proyek di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Uang tersebut dari beberapa kontraktor, salah satunya Dirut PT Windu Tunggal Utama, Abdul Khoir.

Selain itu, Rudi juga diduga menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.