JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sekaligus mantan Menteri Kehutanan disebut oleh Greenomics sebagai Menteri Kehutanan yang paling banyak memberikan izin perkebunan lewat pelepasan kawasan hutan oleh Greenomics.
Menanggapi hal itu, Zul, sapaannya, mengatakan, pernyataan Greenomics itu muncul berkaitan dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang mengkritik reforma agraria yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Ini kan respons karena Pak Amien toh," kata Zul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/3/2018).
(Baca juga: Bantah Amien Rais, Maruf Sebut Kebijakan Bagi-bagi Sertifikat Tanah Memudahkan Warga)
Ia menambahkan saat ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mencanangkan target swasembada gula. Namun saat itu negara tak memiliki tanah yang cukup.
Kala itu, kata Zul, hanya ada tanah di Papua yang cukup karena program swasembada gula membutuhkan tanah sekitar 1 juta hektar.
Akhirnya ada wilayah hutan yang digunakan sekitar 300.000-400.000 hektar untuk perluasan penanaman gula. Tetapi penanaman gula itu tidak optimal karena adanya hama dan minim infrastruktur.
"Jadi tidak bisa lanjut. Juga pertanian tidak bisa lanjut karena infrastrukturnya tidak ada. Tidak bisa lanjut juga karena orang-orangnya belum ada. Jadi nanti kita lihat lebih jelas," lanjut Zul.
(Baca juga: Program Sertifikat Tanah Dinilai Dapat Menghindari Konflik Agraria)
Sebelumnya dikutip dari tribunnews.com, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, Vanda Mutia Dewi mengatakan hasil studi Greenomics Indonesia memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu mencapai lebih dari 2,4 juta hektar.
Luas itu sekitar lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta.
Lebih dari 90% dari izin-izin perkebunan yang telah diterbitkan itu, merupakan izin-izin ekspansi perkebunan sawit yang diberikan kepada para pelaku bisnis.
“Lebih dari 2,2 juta hektar atau lebih dari 91% atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY. Sedangkan, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200 ribu hektar, atau di bawah 9%,” ujar Vanda, melalui keterangannya, Kamis (22/3/2018).
(Baca juga: Menurut Golkar, Ini Alasan Jokowi Bikin Program Bagi-bagi Sertifikat Tanah)
Ia menyebut studi memperlihatkan jika Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan periode 2009-2014, memecahkan rekor sebagai menteri yang paling banyak memberikan izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu.
Zulkifli, yang ketika itu menjabat Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), memberi perizinan kebun dengan luas 1,64 juta hektar, atau hampir 25 kali lipat luas DKI Jakarta.
Vanda menyebut izin-izin perkebunan yang diterbitkan oleh Zulkifli, setara dengan hampir 70% dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.
"Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang ‘diputihkan’ dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan," ungkapnya.