Menurut Golkar, Ini Alasan Jokowi Bikin Program Bagi-bagi Sertifikat Tanah

Kompas.com - 22/03/2018, 13:52 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang , jumlah tersebut adalah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan Jokowi selama menjabat Presiden RI. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat pembagian sertifikat tanah kepada warga di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (6/3). Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat lahan kepada 15.000 orang , jumlah tersebut adalah yang paling banyak dibandingkan dengan jumlah sertifikat yang pernah dibagikan Jokowi selama menjabat Presiden RI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian tak sependapat dengan kritik yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah merupakan program "ngibul" atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.

Menurut Hetifah, Presiden Joko Widodo bermaksud untuk menerapkan redistribusi lahan yang sebelumnya dikuasai oleh korporasi dan diterlantarkan kepada masyarakat.

"Setahu saya maunya Pak Jokowi itu membalik tanah-tanah yang sudah dikelola, diberikan kepada korporasi dan terbukti tanah itu terlantar, dibagikan kepada masyarakat yang belum memiliki lahan produksi," ujar Hetifah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

(Baca juga: KPA: Program Pembagian Sertifikat Tanah Bukan Kibul, tetapi...)


Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua Umum Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) Hetifah Sjaifudian saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (18/3/2018).

Hetifah menjelaskan, saat ini banyak perusahaan yang mengusai jutaan hektar lahan melalui kepemilikan Hak Guna Usaha atau HGU. Namun, sebagian besar lahan tersebut terlantar dan tidak dimanfaatkan secara produksi.

Menurut Hetifah, sertifikasi atas tanah terlantar itu bisa digunakan untuk meredistribusi kepada masyarakat yang tak memiliki lahan.

"Jangan sampai orang itu bisa mengusai berjuta hektar apalagi kalau tidak dimanfaatkan. Itu yang harus bisa kemudian ditetapkan sebagai tanah terlantar dan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu namanya redistribusi," tuturnya.

(Baca juga: Kritik Program Sertifikat Tanah, PAN Dianggap Anti-Pembangunan)

 

Meski demikian, lanjut Hetifah, pemerintah juga seringkali menemui kesulitan dalam menetapkan suatu lahan yang dikuasai oleh korporasi sebagai lahan terlantar.

Banyak perusahaan yang akhirnya menggugat penetapan lahan terlantar oleh pemerintah.

Sehingga, pemerintah kesulitan untuk membagikan lahan yang terindikasi terlantar kepada masyarakat.

"Kesalahan-kesalahan di masa lalu itu harus dikoreksi. Saatnya jokowi mengoreksi kebijakan sebelumnya yang mungkin tidak pro terhadap rakyat terkait lahan. Dikoreksi lagi tanah yang terlantar dan supaya tidak senjang dibagikanlah kepada rakyat daripada terlantar tidak dimanfaatkan," kata Hetifah.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Hari Ini dalam Sejarah: Operasional Penerbangan Komersial di Bandara Polonia Dihentikan

Nasional
7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

7 Taman Gratis di Jakarta dan Sekitarnya buat Tempat Anak Bermain

Nasional
Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Hanya 3 Capim KPK Unsur Polri yang Sudah Lapor LHKPN Terbaru, Siapa Saja?

Nasional
Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Soal Calon Ketua MPR, Cak Imin: Sudah Saling Tahu, Tinggal Cocok-cocokan

Nasional
Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Wasekjen Gerindra Harap Pertemuan Prabowo, Jokowi, dan Megawati Turunkan Polarisasi di Masyarakat

Nasional
Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Jokowi-Prabowo-Mega Akan Bertemu, Cak Imin: Bagus Supaya Terjadi Kebersamaan

Nasional
Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Godfahter of Patah Hati Didi Kempot Tampil di Harlah PKB, Diserbu Sad Boys dan Sad Girls

Nasional
Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nilai Gratifikasi yang Diduga Diterima Gubernur Kepri Rp 6,1 Miliar

Nasional
Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Hakim: Kantor MK Sekarang kayak Gudang, Isinya Berkas-berkas

Nasional
[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

[HOAKS] Isu Bandara Soekarno-Hatta Dijual ke Hong Kong

Nasional
Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Kumpulkan Sejumlah Menteri, Kalla Bahas Lubang Bekas Tambang yang Makan Korban

Nasional
Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Polri: Kelompok Teroris JAD dan MIT Berkomunikasi

Nasional
Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Harlah ke-21 PKB, Cak Imin Ingin PKB Seperti Lebah

Nasional
Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Ini yang Disepakati Pimpinan 4 Partai KIK Terkait Kursi Ketua MPR di Kantor Nasdem

Nasional
KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

KPK Siap Bantu KY Tindaklanjuti Laporan Atas 2 Hakim Agung yang Bebaskan Syafruddin Temenggung

Nasional
Close Ads X