Bantah Amien Rais, Ma'ruf Sebut Kebijakan Bagi-bagi Sertifikat Tanah Memudahkan Warga - Kompas.com

Bantah Amien Rais, Ma'ruf Sebut Kebijakan Bagi-bagi Sertifikat Tanah Memudahkan Warga

Kompas.com - 22/03/2018, 20:46 WIB
Ketua MUI yang juga Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) berbincang dengan Ketua PBNU Said Aqil Siroj (kiri) dalam acara Grand Launching Hari Santri (Hasan) 2017 di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Acara yang  mengangkat tema Santri Mandiri, NKRI hebat itu merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 oktober. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar Ketua MUI yang juga Rais Aam PBNU Maruf Amin (kanan) berbincang dengan Ketua PBNU Said Aqil Siroj (kiri) dalam acara Grand Launching Hari Santri (Hasan) 2017 di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (10/8/2017). Acara yang mengangkat tema Santri Mandiri, NKRI hebat itu merupakan rangkaian kegiatan dari peringatan Hari Santri yang jatuh pada 22 oktober.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin tidak setuju atas pendapat Amien Rais yang mengatakan program sertifikasi lahan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah program 'ngibul'.

Menurut Ma'ruf, program tersebut justru memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan bukti kepemilikan atas tanah.

"Justru Presiden memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dulu itu sertifikasi mahal dan susah. Sekarang ini bukan hanya gampang dan murah, tapi justru dibuatkan sampai diantarkan. Saya kira mesti disyukuri," ujar Ma'ruf di Kompleks Istana Presiden pada Kamis (22/3/2018).

Saat ini, lanjut dia, masyarakat penerima sertifikatnya saja yang harus menjaga tanah agar tidak dengan mudah dijual kembali ke orang lain.

Baca juga : PAN: Program Sertifikat Tanah Jokowi Jadi Jebakan Maut untuk Masyarakat

Ma'ruf juga menyoroti isu negara asing menguasai banyak lahan di Indonesia. Isu tersebut berkembang di masyarakat.

Menurut Ma'ruf, sekalipun ada lahan yang dikuasai oleh warga negara asing, bukan sang Presiden yang layak disalahkan, melainkan kesalahan warga negara Indonesia pemilik lahan sebelumnya.

"Kalau (isu lahan) yang dikuasai asing, itu sebenarnya bukan Pak Jokowi. Yang kasih tanah itu siapa? Saya tidak tahu. Tapi bukan Pak Jokowi," ujar Ma'ruf.

Setahu Ma'ruf, Presiden Jokowi justru mengeluarkan kebijakan redistribusi aset. Program itu berbentuk menyerahkan izin atas lahan seluas tertentu kepada masyarakat agar dapat dimanfaatkan demi peningkatan kesejahteraan.

Baca juga : Jokowi : Kritik Harusnya Tidak Asbun!

"Justru beliau tidak memberikan (ke asing). Beliau bilang kepada saya, tidak satu hektare pun diberikan kepada konglomerat," ujar Ma'ruf.

Diberitakan, Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebutkan, program bagi-bagi sertifikat tanah pemerintahan Jokowi-JK merupakan program "ngibul" atau bohong untuk menutupi janji reforma agraria.


Anggota Komisi II dari Fraksi PAN Mohammad Hatta ikut mengkritik program pembagian sertifikat tanah ala pemerintahan Jokowi. Menurut dia, banyak warga desa yang sudah mendapatkan sertifikat tanah justru terjerat rentenir.

"Jadi ini sebetulnya jebakan maut juga untuk masyarakat. Ini yang harus dikhawatirkan," ujar dia dalam dialog di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu.

Komentar

Terkini Lainnya

Gaji Disunat, Ratusan Pegawai Honorer Datangi Kantor Bupati

Gaji Disunat, Ratusan Pegawai Honorer Datangi Kantor Bupati

Regional
Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Setelah 3 Tahun Jadi Kadishub, Andri Yansyah Kini Duduki Jabatan Kadisnaker

Megapolitan
Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Kerinduan Terdalam Rumoh Baca Hasan-Savvaz, Anak-anak Jauh dari Narkoba (1)

Regional
Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Gembong: Bahaya kalau Plt di DKI Makin Banyak, Plt Setengah Hati Kerjanya

Megapolitan
Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Lindungi Pulau-pulau Terluar, Jepang Kembangkan Bom Luncur Supersonik

Internasional
Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Ini Penyebab Atap Bandara Sultan Hasanuddin Keluarkan Asap Tebal

Regional
Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Kali Bekasi Tercemar Limbah, PDAM Terpaksa Kurangi Produkai Air Bersih

Megapolitan
Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Minta Maaf, Pemilik Toko PlayStation yang Aniaya Anggota TNI di Medan

Regional
Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Trump: Meski Diminta, Saya Tak Berniat Menemui Presiden Iran

Internasional
Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Keponakan Prabowo Diusulkan Jadi Kandidat Wagub DKI, Ini Kata M Taufik

Megapolitan
Deni Dibegal 3 Polisi Gadungan, Honda Beat Raib Dibawa Pelaku

Deni Dibegal 3 Polisi Gadungan, Honda Beat Raib Dibawa Pelaku

Regional
Dinormalisasi, Kali Grogol Akan Dipasangi 'Grass Block' agar Indah

Dinormalisasi, Kali Grogol Akan Dipasangi "Grass Block" agar Indah

Megapolitan
'Tahun 2002 Banjir Kelapa Gading Surutnya Berhari-hari, Sekarang Hitungan Jam Surut'

"Tahun 2002 Banjir Kelapa Gading Surutnya Berhari-hari, Sekarang Hitungan Jam Surut"

Megapolitan
3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

3 Tahun Jembatan Rusak, Warga Kesulitan Akses Pelayanan Kesehatan

Regional
Korban Tewas Kecelakaan Bus SMK Karanganyar Bertambah Jadi 2 Orang

Korban Tewas Kecelakaan Bus SMK Karanganyar Bertambah Jadi 2 Orang

Regional
Close Ads X