Kompas.com - 15/03/2018, 19:44 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto ketika ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (6/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto ketika ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menolak usul Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang pergantian calon kepala daerah yang tersangkut kasus hukum. 

"Perppu itu kan tidak mudah. Dari Perppu itu sendiri harus ada ketetapan mengganti calon. Gantinya bagaimana?" kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (15/3/2018).

"Parpol harus mengadakan seleksi lagi kan butuh waktu. Akan mengubah irama dari tanggal yang ditetapkan dalam Pilkada serentak itu," kata dia.

Wiranto menilai, akan lebih baik jika KPK mengikuti imbauan yang disampaikan pemerintah agar menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah. Dengan begitu, tidak akan muncul kegaduhan dalam pelaksanaan pilkada.

Baca juga : KPK Usul Pemerintah Terbitkan Perppu untuk Ganti Peserta Pilkada yang Jadi Tersangka

"Kalau (proses hukum) ditunda sedikit saja waktunya tidak akan menimbulkan kegaduhan. Jadi jangan sampai ini diributkan, saya nanti datang ke KPK juga enggak ada masalah, saya bicarakan baik-baik," kata Wiranto.

Meski demikian, Wiranto menegaskan bahwa imbauan yang disampaikannya ini bukan lah bentuk intervensi terhadap lembaga antirasuah. Sebab, imbauan tersebut bisa dijalankan atau pun tidak dijalankan oleh KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jangan diadu pemerintah dan KPK, seakan pemerintah intervensi. Tidak ada yang intervensi," kata Wiranto.

"Kita sadar bahwa KPK itu independen. Kita hormati hak Hukum KPK untuk nangkap para koruptor dan kita dukung itu," tambah Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini.

Baca juga : Minta KPK Tunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah, Wiranto Tidak Ditegur Jokowi

Ketua KPK Saut Situmorang mengusulkan agar pemerintah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait penggantian calon peserta pilkada yang tersangkut kasus pidana.

Hal tersebut disampaikan Saut merespons permintaan pemerintah yang meminta penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 23 Oktoberr: 14.803 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

UPDATE 23 Oktober: Kasus Kematian Covid-19 Bertambah 23, Total Jadi 143.176

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

UPDATE 23 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.081.417, Tambah 1.066

Nasional
UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

UPDATE 23 Oktober: Bertambah 802, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.239.396

Nasional
Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Tak Akan Ada Sanksi, Kemenkes Yakin Nakes Bakal Kembalikan Kelebihan Insentif

Nasional
Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Minta Maaf, Kemenkes Jelaskan Penyebab Transfer Dobel Insentif Nakes

Nasional
Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Kemenkes: Pengembalian Kelebihan Insentif Hanya untuk Nakes yang Terima Transfer Dobel

Nasional
PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.