Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara - Kompas.com

Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara

Kompas.com - 08/03/2018, 18:39 WIB
Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara.

Hal ini diterapkan dalam penuntutan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

"Ini untuk pertama kalinya digunakan untuk menghitung kerugian negara. Selanjutnya tinggal menunggu putusan majelis hakim," ujar jaksa Subari Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara)

Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan politisi Partai Amanat Nasional itu telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah.

Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena.

Dari hasil penelitian, terdapat tiga jenis perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis.

(Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 2,7 Miliar)

Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan.

Perhitungan itu menggunakan acuan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Selain itu, dalam pengamatan langsung ditemukan kerusakan tanah dan kegiatan pertambangan di luar izin yang diberikan kepada PT AHB.

Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

(Baca juga : Jaksa KPK Minta Hak Politik Gubernur Sultra Nur Alam Dicabut)

Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Izin dan persetujuan itu dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur. Akibatnya, PT AHB memeroleh keuntungan sebesar Rp 1,5 triliun.

Setelah dikalkulasi dengan keuntungan yang diperoleh pihak korporasi, maka kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 4,3 triliun.

Jaksa KPK menuntut Nur Alam pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik terdakwa lima tahun setelah selesai menjalani hukuman.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Dishub DKI Rencanakan Jak Lingko Mencakup Transportasi Laut

Dishub DKI Rencanakan Jak Lingko Mencakup Transportasi Laut

Megapolitan
Pertanyakan Vonis Mati Terhadap Warganya, Konjen China Datangi Kejari Batam

Pertanyakan Vonis Mati Terhadap Warganya, Konjen China Datangi Kejari Batam

Regional
Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Bawaslu Sebut Ada 563 Sengketa Pemilu Selama 2018

Nasional
Menhub Targetkan Tol Palembang-Lampung Digunakan April 2019, Waskita Keluhkan Hujan

Menhub Targetkan Tol Palembang-Lampung Digunakan April 2019, Waskita Keluhkan Hujan

Regional
Badan Antariksa Rusia Janji Menolong Iron Man yang Tersesat

Badan Antariksa Rusia Janji Menolong Iron Man yang Tersesat

Internasional
Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Kembangkan Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan IPDN, KPK Tetapkan Tersangka Baru

Nasional
Lampu Rambu Pejalan Kaki di Kota Ini Pakai Siluet Elvis Presley

Lampu Rambu Pejalan Kaki di Kota Ini Pakai Siluet Elvis Presley

Internasional
Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?

Setahun usai Menang Lawan ISIS, Bagaimana Kondisi Terkini Irak?

Internasional
Jak Lingko Jadi Induk Transportasi Publik di Jakarta

Jak Lingko Jadi Induk Transportasi Publik di Jakarta

Megapolitan
'Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu'

"Kami Ingin RUU PKS Segera Dibahas, Jangan Tunggu Setelah Pemilu"

Regional
[HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

[HOAKS] Jembatan Gadog di Bogor Ambruk akibat Hujan Deras

Megapolitan
Strategi Kubu Prabowo-Sandiaga Tingkatkan Elektabilitas di Jawa Tengah

Strategi Kubu Prabowo-Sandiaga Tingkatkan Elektabilitas di Jawa Tengah

Nasional
JT Bakar Rumahnya Sendiri gara-gara Tunangan Menikah dengan Pria Lain

JT Bakar Rumahnya Sendiri gara-gara Tunangan Menikah dengan Pria Lain

Regional
Jejalkan Cabai ke Mulut Anak Majikannya, PRT Asal Indonesia Dipenjara

Jejalkan Cabai ke Mulut Anak Majikannya, PRT Asal Indonesia Dipenjara

Internasional
Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi 'Gimmick' untuk Dongkrak Suara

Kontras: Dalam Kontestasi Politik, Isu HAM Dipakai Jadi "Gimmick" untuk Dongkrak Suara

Nasional

Close Ads X