Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara - Kompas.com

Pertama Kalinya KPK Menilai Kerusakan Lingkungan sebagai Kerugian Negara

Kompas.com - 08/03/2018, 18:39 WIB
Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pertama kalinya menggunakan kerusakan lingkungan untuk menilai kerugian keuangan negara.

Hal ini diterapkan dalam penuntutan bagi terdakwa Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara, Nur Alam.

"Ini untuk pertama kalinya digunakan untuk menghitung kerugian negara. Selanjutnya tinggal menunggu putusan majelis hakim," ujar jaksa Subari Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (8/3/2018).

(Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara)

Dalam kasus Nur Alam, jaksa menilai, perbuatan politisi Partai Amanat Nasional itu telah mengakibatkan musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT Anugrah Harisma Barakah.

Pengajar Fakultas Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Basuki Wasis menghitung adanya kerugian negara sebesar Rp 2,7 triliun akibat kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan PT Anugrah Harisma Barakah (AHB) di Pulau Kabaena.

Dari hasil penelitian, terdapat tiga jenis perhitungan kerugian akibat kerusakan lingkungan. Pertama, total kerugian akibat kerusakan ekologis.

(Baca juga : Gubernur Sultra Nur Alam Juga Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 2,7 Miliar)

Kemudian, kerugian ekonomi lingkungan dan yang ketiga menghitung biaya pemulihan lingkungan.

Perhitungan itu menggunakan acuan Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Selain itu, dalam pengamatan langsung ditemukan kerusakan tanah dan kegiatan pertambangan di luar izin yang diberikan kepada PT AHB.

Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

(Baca juga : Jaksa KPK Minta Hak Politik Gubernur Sultra Nur Alam Dicabut)

Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Izin dan persetujuan itu dikeluarkan tanpa mengikuti prosedur. Akibatnya, PT AHB memeroleh keuntungan sebesar Rp 1,5 triliun.

Setelah dikalkulasi dengan keuntungan yang diperoleh pihak korporasi, maka kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 4,3 triliun.

Jaksa KPK menuntut Nur Alam pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp 1 miliar. Selain itu, membayar uang pengganti Rp 2,7 miliar.

Jaksa juga meminta majelis hakim mencabut hak politik terdakwa lima tahun setelah selesai menjalani hukuman.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Temui Presiden, Kepala BRG Lapor soal Sekat Kanal Ampuh Restorasi Gambut

Temui Presiden, Kepala BRG Lapor soal Sekat Kanal Ampuh Restorasi Gambut

Nasional
PPP Akan Dorong Jokowi Tuntaskan kasus HAM Masa Lalu Jika Terpilih Pada Periode Kedua

PPP Akan Dorong Jokowi Tuntaskan kasus HAM Masa Lalu Jika Terpilih Pada Periode Kedua

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Sambut Baik Pelaporan Tabloid Indonesia Barokah ke Polisi

TKN Jokowi-Ma'ruf Sambut Baik Pelaporan Tabloid Indonesia Barokah ke Polisi

Nasional
Raih Akreditasi A, President University Bidik Akreditasi Internasional

Raih Akreditasi A, President University Bidik Akreditasi Internasional

Edukasi
Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Mesuji

Kronologi Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati Mesuji

Nasional
Pria Pemeran Video Pelajar Mesum di Madiun Diancam 15 Tahun Penjara

Pria Pemeran Video Pelajar Mesum di Madiun Diancam 15 Tahun Penjara

Regional
3 Anak Depok Hanyut di Kali Ciliwung, 2 Selamat, 1 Belum Ditemukan

3 Anak Depok Hanyut di Kali Ciliwung, 2 Selamat, 1 Belum Ditemukan

Megapolitan
Marak Pencurian Susu Jelang Rilis Film Baru di India, Ini Sebabnya...

Marak Pencurian Susu Jelang Rilis Film Baru di India, Ini Sebabnya...

Internasional
Ma'ruf Amin Instruksikan 'Serangan Darat' di Jawa Timur

Ma'ruf Amin Instruksikan "Serangan Darat" di Jawa Timur

Regional
Timses Sebut jika Terpilih Jokowi Tak Miliki Beban Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Timses Sebut jika Terpilih Jokowi Tak Miliki Beban Politik Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
Bupati Mesuji Diduga Terima 'Fee' Proyek Sekitar Rp 1,28 Miliar

Bupati Mesuji Diduga Terima "Fee" Proyek Sekitar Rp 1,28 Miliar

Nasional
Ulama dan Umat Jabar Akan Doa Bersama Demi Pilpres Damai

Ulama dan Umat Jabar Akan Doa Bersama Demi Pilpres Damai

Nasional
TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

TKN Jokowi-Ma'ruf Tegaskan Tak Terbitkan dan Sebarkan Tabloid Indonesia Barokah

Nasional
Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Anjing Pelacak Endus 3 Jenazah Tertimbun, Korban Longsor dan Banjir Gowa Jadi 29 Orang

Regional
Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Jalan Ruteng-Reo Putus, Eksavator Didatangkan untuk Buka Jalur Alternatif

Regional

Close Ads X