Gubernur Sultra Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara - Kompas.com

Gubernur Sultra Nur Alam Dituntut 18 Tahun Penjara

Kompas.com - 08/03/2018, 17:18 WIB
Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam tiba untuk menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/10). KPK melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam persetujuan dan penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Sulawesi Tenggara pada 2008-2014. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/aww/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur nonaktif Sulawesi Tenggara Nur Alam dituntut 18 tahun penjara oleh jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nur Alam juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

"Kami penuntut umum menuntut agar majelis hakim memutuskan menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama dan berlanjut," ujar jaksa Subari Kurniawan saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (8/3/2018).

Dalam pertimbangan, jaksa menilai, perbuatan Nur Alam tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat memberantas korupsi.

Selain itu, perbuatan Nur Alam mengakibatkan kerusakan lingkungan di Pulau Kabaena, Bombana dan Buton.

Menurut jaksa, Nur Alam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Kemudian, Persetujuan Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

Nur Alam dinilai merugikan negara sebesar Rp 4,3 triliun. Perbuatannya telah memperkaya diri sendiri, orang lain dan korporasi dalam jabatannya sebagai Gubernur.

Menurut jaksa, perbuatan melawan hukum tersebut telah memperkaya dirinya sebesar Rp 2,7 miliar. Kemudian, memperkaya korporasi, yakni PT Billy Indonesia sebesar Rp 1,5 miliar.

Perbuatan Nur Alam telah mengakibatkan kerugian negara yang berasal dari musnahnya atau berkurangnya ekologis/lingkungan pada lokasi tambang di Pulau Kabena yang dikelola PT AHB.

Sesuai perhitungan, kerugian terkait kerusakan tanah dan lingkungan akibat pertambangan PT AHB di Kabupaten Buton dan Bombana, sebesar Rp 2,7 triliun.

Jumlah tersebut dihitung oleh ahli kerusakan tanah dan lingkungan hidup, Basuki Wasis.

Selain itu, Nur Alam dinilai terbukti menerima gratifikasi Rp 40,2 miliar dari Richcorp International Ltd.

Menurut jaksa, uang dari Richcorp itu ada kaitan dengan perizinan yang dikeluarkan terhadap PT AHB.

Adapun, hasil penjualan nikel oleh PT AHB dijual pada Richcorp International. Menurut jaksa, karena bukan dari sumber yang sah, maka uang tersebut harus dianggap sebagai suap.

Nur Alam dinilai terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Terkini Lainnya

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Kadisorda: Jakmania Sudah Menagih Stadion Sepak Bola

Megapolitan
Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Kompas.com Tersertifikasi dalam Jaringan Internasional Penguji Informasi

Nasional
Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Terpeleset Saat Naik Motor, Dua Remaja Tewas Tertabrak Metro Mini di Koja

Megapolitan
Kasus 'Peluru Nyasar' di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Kasus "Peluru Nyasar" di Gedung DPR RI dan Fakta-fakta di Baliknya...

Megapolitan
KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

KPK Pertimbangkan Tuntutan Maksimal terhadap Billy Sindoro

Nasional
Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Aksi Cabul Kakek 80 Tahun ke Bocah 8 Tahun Diintip Rekan Korban

Regional
Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Ketika Prasetio Ingin Menjadi Ahok di DPRD DKI...

Megapolitan
Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Tol Bawen-Yogyakarta Ditolak, Ganjar Pranowo Minta Dewan Lakukan Riset Ulang

Regional
Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Berkas Lengkap, Kasus Pemilik Mercy Tabrak Pemotor di Solo Segera Disidangkan

Regional
Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Berita Populer: Bonus bagi Karyawan yang Tidur hingga Jurnalis Saudi

Internasional
Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Usulan Dana Saksi Ditanggung APBN Dinilai Bentuk Inkonsistensi DPR

Nasional
Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Wanti-wanti Mendagri Setelah Ditangkapnya Bupati Bekasi

Megapolitan
Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Caleg Demokrat Dilarang Pasang Gambar Jokowi atau Prabowo di Atribut Kampanye

Regional
Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Dugaan Pelanggaran Kampanye Videotron Jokowi-Ma'ruf dan Bantahan Tim Kampanyenya

Megapolitan
12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

12 Kepala Daerah di Riau Dukung Jokowi, Ini Kata Ketua Bawaslu

Nasional
Close Ads X