PBB Menang Gugatan, Komisi II Soroti Kinerja KPU Daerah

Kompas.com - 05/03/2018, 17:44 WIB
Sejumlah kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan aksi bela PBB di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Aksi tersebut untuk menuntut KPU segera mencabut keputusan tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 karena tidak memenuhi unsur keadilan. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARSejumlah kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan aksi bela PBB di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Aksi tersebut untuk menuntut KPU segera mencabut keputusan tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 karena tidak memenuhi unsur keadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) perlu diawasi lebih ketat dalam melakukan verifikasi faktual. Hal itu disampaikan Amali menanggapi kekalahan KPU dalam sidang adjudikasi melawan Partai Bulan Bintang ( PBB).

"Kalau KPU pusat kan kita tahu sudah bekerja dengan baik ya. Ini yang menjadi masalah ini adalah KPU di daerah. Khususnya KPU kabupaten dan kota. Akhirnya dari hasil pekerjaan mereka itu, maka KPU pusat harus melakukan lagi pekerjaan ulang," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Dalam kasus verifikasi PBB sebagai peserta Pemilu 2019, Amali menilai kesalahan terjadi di KPUD Manokwari Selatan, Papua Barat.

Oleh karena itu, kata Amali, KPU dan Bawaslu di level pusat harus memberikan perhatian khusus bagi KPUD di kota atau kabupaten, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Sebab, di wilayah itu kerap terjadi kesalahan dalam proses verifikasi.

Baca juga : Menang Gugatan Lawan KPU, PBB Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019

Hal itu, lanjut dia, disebabkan oleh faktor geografis dan SDM yang kurang mumpuni di sana sehingga kesalahan kerap terjadi. Bahkan, ia banyak mendapat laporan hampir semua partai di sana prosesnya bermasalah, namun tidak sampai dinyatakan tak lolos seperti PBB.

Selain itu, ia menilai masih adanya kepentingan politik yang bermain di sana sehingga mengakibatkan proses verifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Ya kepentingan politik juga bermain di sana. Sehingga ada faktor keamanan. Sehingga ada komunikasi di hal itu sehingga Papua ini termasuk daerah yang rawan di pilkada maupun pemilu legislatif maupun presiden," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga : Jalan Panjang PBB Menuju Pemilu 2019...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Bulan Bintang (PBB) sah sebagai peserta Pemilu 2019.

Putusan tersebut diambil oleh Bawaslu dalam sidang ajudikasi PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Minggu (4/3/2018).

"Memutuskan dalam eksepsi termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan sidang.

Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Sebab dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syaray sebagai peserta pemilu.

"Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan," lanjut Abhan membacakan putusan.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X