PBB Menang Gugatan, Komisi II Soroti Kinerja KPU Daerah

Kompas.com - 05/03/2018, 17:44 WIB
Sejumlah kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan aksi bela PBB di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Aksi tersebut untuk menuntut KPU segera mencabut keputusan tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 karena tidak memenuhi unsur keadilan. ANTARA FOTO/APRILLIO AKBARSejumlah kader dan simpatisan Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan aksi bela PBB di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Kamis (1/3/2018). Aksi tersebut untuk menuntut KPU segera mencabut keputusan tentang penetapan partai politik peserta Pemilu 2019 karena tidak memenuhi unsur keadilan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) perlu diawasi lebih ketat dalam melakukan verifikasi faktual. Hal itu disampaikan Amali menanggapi kekalahan KPU dalam sidang adjudikasi melawan Partai Bulan Bintang ( PBB).

"Kalau KPU pusat kan kita tahu sudah bekerja dengan baik ya. Ini yang menjadi masalah ini adalah KPU di daerah. Khususnya KPU kabupaten dan kota. Akhirnya dari hasil pekerjaan mereka itu, maka KPU pusat harus melakukan lagi pekerjaan ulang," kata Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Dalam kasus verifikasi PBB sebagai peserta Pemilu 2019, Amali menilai kesalahan terjadi di KPUD Manokwari Selatan, Papua Barat.

Oleh karena itu, kata Amali, KPU dan Bawaslu di level pusat harus memberikan perhatian khusus bagi KPUD di kota atau kabupaten, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat. Sebab, di wilayah itu kerap terjadi kesalahan dalam proses verifikasi.

Baca juga : Menang Gugatan Lawan KPU, PBB Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019

Hal itu, lanjut dia, disebabkan oleh faktor geografis dan SDM yang kurang mumpuni di sana sehingga kesalahan kerap terjadi. Bahkan, ia banyak mendapat laporan hampir semua partai di sana prosesnya bermasalah, namun tidak sampai dinyatakan tak lolos seperti PBB.

Selain itu, ia menilai masih adanya kepentingan politik yang bermain di sana sehingga mengakibatkan proses verifikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

"Ya kepentingan politik juga bermain di sana. Sehingga ada faktor keamanan. Sehingga ada komunikasi di hal itu sehingga Papua ini termasuk daerah yang rawan di pilkada maupun pemilu legislatif maupun presiden," lanjut politisi Golkar itu.

Baca juga : Jalan Panjang PBB Menuju Pemilu 2019...

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Partai Bulan Bintang (PBB) sah sebagai peserta Pemilu 2019.

Putusan tersebut diambil oleh Bawaslu dalam sidang ajudikasi PBB dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Gedung Bawaslu, Minggu (4/3/2018).

"Memutuskan dalam eksepsi termohon dalam pokok perkara mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Partai Bulan Bintang memenuhi syarat sebagai peserta pemilu DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota 2019," ujar Ketua Bawaslu Abhan membacakan putusan sidang.

Putusan tersebut memerintahkan KPU untuk membatalkan Surat Keputusan (SK) Pemilu Nomor 58/PL.01.1.-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang penetapan parpol peserta Pemilu 2019. Sebab dalam keputusan tersebut, KPU menetapkan PBB tidak memenuhi syaray sebagai peserta pemilu.

"Memerintahkan KPU untuk menetapkan PBB sebagai parpol peserta pemilu 2019. Memerintahkan KPU untuk melaksanakan paling lambat 3 hari sejak putusan ini dibacakan," lanjut Abhan membacakan putusan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Wapres Minta Ulama Teladani Pendiri NU, KH Abdul Wahab Chasbullah

Nasional
Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah 'Dicambuk'

Moeldoko: Kinerja Menteri Meningkat Signifikan Setelah "Dicambuk"

Nasional
Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Wapres Ingatkan soal Potensi Penularan Covid-19 pada Fase Kenormalan Baru

Nasional
Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Wapres Minta Ulama Berperan dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Realisasi Anggaran Kesehatan Masih Minim, Moeldoko Sebut Terhambat Administrasi

Nasional
Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Periksa Lima Saksi Terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Dicecar 40 Pertanyaan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Dugaan Korupsi Impor Tekstil

Nasional
121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

121.638 WNI Kembali ke Tanah Air Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Gugus Tugas Sebut Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Turun

Nasional
Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Kemenristek Prediksi Vaksin Covid-19 Akan Tersedia pada Pertengahan 2021

Nasional
Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Try Sutrisno Dorong RUU PIP Jadi Undang-Undang

Nasional
Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Kasus Pencemaran Nama Baik Bos Kaskus, Tersangka Jack Lapian Penuhi Panggilan Pemeriksaan

Nasional
Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Pemerintah: Baru Separuh Kapasitas Rumah Sakit Dipakai untuk Pasien Covid-19

Nasional
Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Sudah Panggil Novel Baswedan, Komisi Kejaksaan Tunggu Pertimbangan Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X