Pembentukan Relawan Jokowi Dilaporkan ke Kantor Staf Presiden hingga Ketum Golkar

Kompas.com - 01/03/2018, 13:50 WIB
Relawan Jokowi dan Jusuf Kalla membagi-bagikan bunga dan stiker kepada pengendara yang melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10). Dukukan relawan Jokowi dan Jusuf Kalla muncul kembali menjelang hari pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden. KOMPAS/LUCKY PRANSISKARelawan Jokowi dan Jusuf Kalla membagi-bagikan bunga dan stiker kepada pengendara yang melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Rabu (15/10). Dukukan relawan Jokowi dan Jusuf Kalla muncul kembali menjelang hari pelantikan sebagai presiden dan wakil presiden.
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Yorrys Raweyai membentuk relawan pekerja untuk memenangkan Presiden Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Pembentukan relawan ini, kata Yorrys, sudah disepakati dalam rapat pimpinan nasional KSPSI yang dibuka 21 Februari 2018 lalu.

"Iya itu hasil keputusan Rapimnas konfederasi. Teman-teman sepakat untuk kita membentuk relawan pekerja untuk kita memenangkan Jokowi di 2019," kata Yorrys kepada Kompas.com, Kamis (1/3/2018).

Yorrys mengaku sudah melaporkan pembentukan relawan Jokowi ini kepada Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pada Selasa (27/2/2018) kemarin, Yorrys mendatangi kantor Staf Kepresidenan yang berada di Kompleks Istana. Namun, karena Moeldoko sedang berada di luar kota, ia diterima oleh Deputi IV KSP Eko Sulistyo.

(Baca juga: Tidak Jadi Caleg Lagi, Ruhut Pilih jadi Relawan Jokowi)

 

Yorrys mengaku melapor ke KSP agar tim relawan yang dibentuknya tersebut bisa bersinergi dengan tim pemenangan Jokowi lainnya.

"Kita ini kan membentuk (relawan) tujuannya ke Jokowi. Harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari Jokowi untuk 2019 ini kan," kata Yorrys.

Selain ke KSP, Yorrys juga mengaku sudah melaporkan pembentukan relawan pekerja ini kepada Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Laporan disampaikan saat Airlangga membuka Rapimnas KSPSI.

"Saya lapor juga karena menteri perindustrian hadir membuka acara kita itu. Jadi kita lapor ke KSP, kepada Menperin, yang notabene adalah Ketum Golkar," kata Yorrys yang juga adalah politisi Golkar.

Yorrys menilai tidak ada yang salah dari langkahnya melapor pembentukan relawan kepada KSP maupun Menperin. Ia meminta hal tersebut tak perlu dipermasalahkan.

"Jangan kita terlalu jauh lah, tapi ini bagaimana kita bisa sukseskan pesta demokrasi 2019 yang akan datang," kata Yorrys.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

PKS Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pelaksanaan Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Moeldoko: Jadi Bahan Evaluasi Kebijakan

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Indonesia Dipersepsikan Tak Konsisten dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Dikhawatirkan, Perpres Pencegahan Ekstremisme Jadikan Rakyat Alat Kekuasaan

Nasional
Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Kemenkes Izinkan Semua RS Layani Pasien Covid-19, Persi: Tak Ada Izin pun Kami Sudah Layani

Nasional
Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Dukung Kemandirian Pertahanan dan Keamanan, Kemhan Bangun Budaya Kerja Berkarakter

Nasional
Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Komisi II DPR Setujui 9 Calon Anggota Ombudsman 2021-2026

Nasional
Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Satgas: Belum Ada yang Mampu Menjamin Covid-19 Hilang Seutuhnya meski Herd Immunity Tercapai

Nasional
Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Usai Bertemu Said Aqil, Kapolri Dapat Akses untuk Bersinergi dengan PBNU

Nasional
Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Satgas: Kekebalan Komunitas Dicapai dengan Vaksinasi, Bukan Penularan Tak Terkendali

Nasional
Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Perludem Minta DPR Tak Hanya Fokus pada Satu Isu dalam RUU Pemilu

Nasional
Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Bentuk Kekebalan Komunitas, Masyarakat Diminta Tak Ragu Ikut Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Pemerintah Izinkan Semua RS Buka Pelayanan untuk Pasien Covid-19, IDI Singgung Soal Pembiayaan

Nasional
Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Satgas Minta Berbagai Pihak Fokus Turunkan Jumlah Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian Bukan Sekadar Abstrak, Ada Jiwa yang Sangat Berharga

Satgas: Angka Kematian Bukan Sekadar Abstrak, Ada Jiwa yang Sangat Berharga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X