Heru Winarko, dari Pemburu Koruptor hingga Pemberantas Narkoba

Kompas.com - 01/03/2018, 11:14 WIB
Suasana pelantikan Irjen Heru Winarko oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). Fabian Januarius KuwadoSuasana pelantikan Irjen Heru Winarko oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen (Pol) Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.

Heru yang lahir di Jakarta pada 1 Desember 1962, merupakan lulusan Akademi Militer (Akpol) tahun 1985.

Kariernya mulai naik saat ia dipercaya menjabat Kepala Polres Jakarta Pusat tahun 2009.

Pada tahun yang sama, Heru kemudian menjabat Penyidik Utama Tingkat II Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, bahkan Wakil Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

(Baca juga : Dilantik Jokowi, Heru Winarko Resmi Jadi Kepala BNN)

Tidak sampai setahun, tepatnya 2010, Heru dipercaya menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan pada tahun yang sama, ia menjadi Asisten Deputi 5/V Bidang Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Tahun 2012, Heru kemudian dipromosikan sebagai Kepala Polda Lampung hingga 2015. Usai itu, ia mendampingi Luhut Panjaitan sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Pada tahun yang sama, Kepala Polri saat Itu Jenderal Badrodin Haiti menugaskan Heru menjadi Deputi Penindakan KPK.

Di KPK, sejumlah perkara korupsi besar pernah Heru tangani. Mulai dari kasus korupsi KTP elektronik, kasus korupsi hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar hingga korupsi para kepala daerah.

(Baca juga : Ini Alasan Jokowi Pilih Heru Winarko sebagai Kepala BNN)

Meski tidak pernah mengemban jabatan spesifik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, Presiden Jokowi melirik integritas Heru selama berkarier.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi menunjuk Heru menjadi pemimpin BNN.

"Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya.

"Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN, Ada standard good governence dan standard tata kelola organisasi," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X