Kompas.com - 01/03/2018, 11:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen (Pol) Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.

Heru yang lahir di Jakarta pada 1 Desember 1962, merupakan lulusan Akademi Militer (Akpol) tahun 1985.

Kariernya mulai naik saat ia dipercaya menjabat Kepala Polres Jakarta Pusat tahun 2009.

Pada tahun yang sama, Heru kemudian menjabat Penyidik Utama Tingkat II Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, bahkan Wakil Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

(Baca juga : Dilantik Jokowi, Heru Winarko Resmi Jadi Kepala BNN)

Tidak sampai setahun, tepatnya 2010, Heru dipercaya menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan pada tahun yang sama, ia menjadi Asisten Deputi 5/V Bidang Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Tahun 2012, Heru kemudian dipromosikan sebagai Kepala Polda Lampung hingga 2015. Usai itu, ia mendampingi Luhut Panjaitan sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Pada tahun yang sama, Kepala Polri saat Itu Jenderal Badrodin Haiti menugaskan Heru menjadi Deputi Penindakan KPK.

Di KPK, sejumlah perkara korupsi besar pernah Heru tangani. Mulai dari kasus korupsi KTP elektronik, kasus korupsi hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar hingga korupsi para kepala daerah.

(Baca juga : Ini Alasan Jokowi Pilih Heru Winarko sebagai Kepala BNN)

Meski tidak pernah mengemban jabatan spesifik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, Presiden Jokowi melirik integritas Heru selama berkarier.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi menunjuk Heru menjadi pemimpin BNN.

"Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya.

"Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN, Ada standard good governence dan standard tata kelola organisasi," lanjut dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

KPK-Kejaksaan Disarankan Punya Standar Hukuman Berat Bagi Koruptor

Nasional
Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Sederet Aturan Baru Penulisan Nama di Dokumen Kependudukan: Tak Boleh Lebihi 60 Huruf-Dilarang Disingkat

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, 171 Daerah Berstatus Level 1

Nasional
[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | 'Basa-basi Politik' Jokowi ke Ganjar

[POPULER NASIONAL] Aturan Baru Penulisan Nama di E-KTP | "Basa-basi Politik" Jokowi ke Ganjar

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, 41 Daerah Berstatus Level 1 Termasuk Jabodetabek

Nasional
Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Ambisi Cak Imin Jadi Capres, Antara Guyon Politik dan Elektabilitas Minim

Nasional
Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Pemerintah Perpanjang PPKM Luar Jawa-Bali Selama 2 Pekan

Nasional
Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Pemerintah Kembali Perpanjang PPKM Jawa-Bali Selama 2 Minggu

Nasional
Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Pemerintah Didesak Tegas Copot Aparat yang Loyo dalam Berantas Korupsi

Nasional
Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Komnas HAM Harap 10 Prajurit TNI Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia Langkat Diproses Transparan

Nasional
'Ojo Kesusu' dan Jokowi yang Terburu-buru

"Ojo Kesusu" dan Jokowi yang Terburu-buru

Nasional
Berharap 3 'Peluru' dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Berharap 3 "Peluru" dari Pemerintah untuk Buat Koruptor Kapok

Nasional
Semangat Kebangkitan Bersama

Semangat Kebangkitan Bersama

Nasional
Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Kekayaan Lili Pintauli Rp 2,2 Miliar, Naik Rp 600 Juta Sejak Menjabat Wakil Ketua KPK

Nasional
Bolehkah Polisi Melakukan Penangkapan di Rumah Ibadah?

Bolehkah Polisi Melakukan Penangkapan di Rumah Ibadah?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.