Heru Winarko, dari Pemburu Koruptor hingga Pemberantas Narkoba

Kompas.com - 01/03/2018, 11:14 WIB
Suasana pelantikan Irjen Heru Winarko oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018). Fabian Januarius KuwadoSuasana pelantikan Irjen Heru Winarko oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (1/3/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menunjuk Irjen (Pol) Heru Winarko sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) menggantikan Komjen (Pol) Budi Waseso yang memasuki masa pensiun.

Heru yang lahir di Jakarta pada 1 Desember 1962, merupakan lulusan Akademi Militer (Akpol) tahun 1985.

Kariernya mulai naik saat ia dipercaya menjabat Kepala Polres Jakarta Pusat tahun 2009.

Pada tahun yang sama, Heru kemudian menjabat Penyidik Utama Tingkat II Direktorat Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, bahkan Wakil Direktur Ekonomi Khusus Bareskrim Polri.

(Baca juga : Dilantik Jokowi, Heru Winarko Resmi Jadi Kepala BNN)

Tidak sampai setahun, tepatnya 2010, Heru dipercaya menjabat Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dan pada tahun yang sama, ia menjadi Asisten Deputi 5/V Bidang Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Tahun 2012, Heru kemudian dipromosikan sebagai Kepala Polda Lampung hingga 2015. Usai itu, ia mendampingi Luhut Panjaitan sebagai Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi di Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.

Pada tahun yang sama, Kepala Polri saat Itu Jenderal Badrodin Haiti menugaskan Heru menjadi Deputi Penindakan KPK.

Di KPK, sejumlah perkara korupsi besar pernah Heru tangani. Mulai dari kasus korupsi KTP elektronik, kasus korupsi hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar hingga korupsi para kepala daerah.

(Baca juga : Ini Alasan Jokowi Pilih Heru Winarko sebagai Kepala BNN)

Meski tidak pernah mengemban jabatan spesifik dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, Presiden Jokowi melirik integritas Heru selama berkarier.

Atas dasar itu, Presiden Jokowi menunjuk Heru menjadi pemimpin BNN.

"Yang paling penting dari sisi integritasnya. Karena peredaran narkoba, duitnya gede sekali, omzetnya gede sekali, gampang menggoda orang untuk berbuat tidak baik," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/3/2018).

Jokowi juga menunjuk Heru sebagai pengganti Komjen Budi Waseso dengan harapan BNN menjadi lembaga yang lebih profesional dari sebelumnya.

"Kita ingin BNN memiliki standard-standard yang baik seperti yang Pak Heru sudah terapkan di KPK. Ada standard-standard yang dibawa dari KPK ke BNN, Ada standard good governence dan standard tata kelola organisasi," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Satgas Covid-19 Sarankan Pemakaian Masker dalam Kondisi Seperti Ini...

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Kemenkes: Vaksinasi Penting untuk Kurangi Tingkat Keparahan dan Kematian Covid-19

Nasional
Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Satgas Sebut WHO Pertegas Efektivitas Masker Cegah Covid-19

Nasional
UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

UPDATE 23 JANUARI: Bertambah 65, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini 5.549

Nasional
Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Pembelajaran Jarak Jauh Dinilai KPAI Ciptakan Kesenjangan

Nasional
Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Seseorang Bisa Idap Covid-19 meski Sudah Divaksin, Ini Penjelasan Dokter

Nasional
Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Ketua Riset Uji Klinis Vaksin: 7 dari 1.820 Peserta Uji Klinis Positif Covid-19

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Perhimpunan Dokter Paru: Tidak Ada Ruginya Divaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

UPDATE: Sebaran 12.191 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.285

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Sebut Ada Saksi yang Diintimidasi

Nasional
Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Vaksinator Covid-19 Dikerahkan Beri Edukasi soal Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 68.343, Total 8.706.505 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Nasional
Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Doni Monardo Menduga Tertular Covid-19 Saat Makan, Imbau Hindari Makan Bersama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X