Jokowi Diminta Terbitkan Peraturan yang Beri Kewenangan Lebih untuk BNN

Kompas.com - 24/02/2018, 13:55 WIB
Kanan: Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/1/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKanan: Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto dalam diskusi di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (6/1/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Andrea Pulungan mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan baru untuk memberikan kewenangan lebih bagi Badan Narkotika Nasional (BNN).

"Saya berharap ada perppu darurat narkoba, atau paling tidak perpres, karena memang presiden bilang masalah narkoba ini hal yang luar biasa," ujar Andrea saat menjadi narasumber dalam diskusi Perspektif Indonesia di Menteng, Jakarta, Sabtu (24/2/2018).

Menurut Andrea, karena situasi darurat, maka peran BNN harus lebih optimal dalam memberantas narkotika. Namun, fakta yang terjadi, BNN masih terbatas dalam hal kewenangan.

Sebagai contoh, menurut Andrea, penyidik BNN dilarang oleh petugas dari lembaga pemasyarakatan (lapas) saat ingin menggrebek kendali peredaran narkotika di dalam lapas. Sekalipun diizinkan, butuh waktu yang lama, sehingga BNN kehilangan barang bukti yang dicari.

Baca juga : Polri dan BNN Diharapkan Lebih Bersinergi Tangani Peredaran Narkotika

"BNN seharusnya bisa all access dan kendali pemberantasan narkotika benar-benar dipegang oleh BNN. Bahkan, ketika ada lembaga lain yang mau melakukan penindakan, harus koordinasi dengan BNN terlebih dulu," kata Andrea.

Menurut Andrea, BNN harus menjadi sektor pemimpin dalam pemberantasan narkotika. Dengan demikian, polisi pun seharusnya lebih dulu berkoordinasi dengan BNN sebelum melakukan penindakan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Andrea, kewenangan-kewenangan semacam itu seharusnya diperkuat melalui peraturan presiden atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Komnas Perempuan Dorong Pemerintah Segera Ratifikasi Protokol Operasional Menentang Penyiksaan

Nasional
ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

ICJR: Korban Pemerkosaan Briptu Nikmal Harus Dapat Pemulihan Maksimal

Nasional
154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

154 Orang Positif Covid-19, Sekjen DPR: Klasternya Bukan di Kompleks Parlemen

Nasional
Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Polri Selidiki Dugaan Jual-Beli Foto Selfie KTP

Nasional
Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua Komisi X Dorong Mahasiswa Kedokteran Jadi Vaksinator untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Kementerian PPPA Sebut RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Ditunggu Banyak Pihak

Nasional
Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Ini Motif Praktik Penyiksaan oleh Aparat Menurut Catatan Kontras

Nasional
Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Komnas Perempuan Usul agar Peran Pemantauan Lembaga HAM Diperkuat

Nasional
Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Menko PMK: Pandemi Jadikan Kita Kuasai Pembelajaran Virtual

Nasional
Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Kontras Temukan 80 Kasus Penyiksaan dan Penghukuman Kejam dalam Satu Tahun Terakhir

Nasional
Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Jokowi Minta Menteri hingga Kepala Daerah Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Nasional
Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Pengisian Posisi Wakil Panglima TNI Dinilai Tak Urgen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X