Siapa Cawapres Jokowi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi resmi diusung oleh PDI-P sebagai capres di Pemilu 2019 dalam rapat kerja nasional (Rakernas) ketiga di Grand Inna Beach, Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018).

Namun, PDI-P belum memutuskan sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Jokowi. Dengan demikian, mengemukalah pertanyaan siapa yang akan menjadi cawapres mantan Gubernur DKI itu.

Daftar cawapres bertambah seiring diusulkannya nama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto sebagai pendamping Presiden Jokowi di Pemilu 2019.

Nama Wiranto diusulkan sebagai cawapres Jokowi oleh Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dalam pidatonya di acara syukuran partai di kediamannya di Kuningan, Jakarta, Kamis (22/2/2018).

Baca juga: Jokowi Bisa Pilih Ekonom Jadi Cawapres jika...

Dengan demikian, sudah ada dua petinggi partai politik yang dideklarasikan sebagai cawapres yakni Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Wiranto selaku Ketua Dewan Pembina Hanura.

Namun ada pula Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang dideklarasikan sebagai calon pemimpin nasional pada rapat kerja nasional PAN 2017 lalu. Dengan demikian secara tidak langsung Zul, sapaannya, telah dideklarasikan sebagai capres atau cawapres.

Demikian pula Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang disebut-sebut bakal diusung sebagai cawapres oleh partai berlambang ka'bah itu, mulai terlihat fotonya terpampang di sejumlah reklame.

Nama-nama tersebut juga kerap masuk dalam beberapa survei. Dalam survei Poltracking Indonesia, keempatnya juga tercantum meski elektabilitasnya tidak tinggi.

Baca juga: Tiga Nama yang Diprediksi Bersaing Ketat Jadi Cawapres 2019

Dalam rilis survei poltracking 27 Januari-3 Februari lalu, khususnya pada pertanyaan semi terbuka, Muhaimin, Wiranto, Zulkifli, serta Romi, masuk dalam daftar cawapres. Hanya, elektabilitas mereka belum ada yang mencapai dua digit.

Muhaimin menempati posisi pertama (5,2 persen), selanjutnya diikuti oleh Wiranto (2,1 persen), Zulkifli (0,5 persen), Romi (0,1 persen).

Selain itu, dua nama lain yang juga muncul ialah putra sulung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Harimurti (7,6 persen), mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo (7,9 persen), serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (7,5 persen).

Dalam beberapa survei lainnya, ketiga nama itu kerap muncul dan bersaing ketat untuk menjadi cawapres di Pemilu 2019.

Baca juga: Survei: Elektabilitas AHY Tertinggi sebagai Cawapres Pemilu 2019

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari menilai pertarungan di bursa cawapres Jokowi akan sangat dinamis. Ia mengatakan saat ini memang bermunculan berbagai analisa terkait pendamping Jokowi.

Ia mengatakan setidaknya ada enam latar belakang sebagai kriteria cawapres yang dipertimbangkan untuk mendampingi Jokowi yakni elektabilitas yg tinggi, kedekatan dengan Islam, militer, muda, kewilayahan, dan kemampuan dalam pengelolaan ekonomi.

Hal itu merujuk pada kekurangan Jokowi yang dipersepsikan kurang dekat dengan kalangan muslim. Dalam suvei Indo Barometer di akhir Januari, soal persepsi kedekatan dengan kalangan muslim, Jokowi masih kalah dari Prabowo.

Sementara itu, cawapres dari kalangan militer dinilai dibutuhkan untuk menjalin relasi dengan gerbong tentara lantaran memiliki pengaruh besar dalam perpolitikan Indonesia. Sedangkan cawapres muda dibutuhkan untuk menarik para pemilih muda yang mencapai 39 persen di Pemilu 2019.

"Soal kemampuan pengelolaan ekonomi. Ini penting untuk menjaga keberhasilan dan kinerja Jokowi di bidang ekonomi," kata Qodari saat dihubungi, Jumat (23/2/2018).

Selain itu, lanjut Qodari, yang tak kalah penting ialah pertimbangan bagi Jokowi dalam memilih cawapres atas dasar kewilayahan. Hal itu tutur Qodari, menjadi salah satu pertimbangan utama Jokowi dalam memilih Jusuf Kalla sebagai pendampingnya.

Ia menyatakan faktor ketokohan Jusuf Kalla di Indonesia bagian timur cukup efektif untuk mendukung keterpilihan Jokowi di Pemilu 2014. Karena itu, Jokowi disarankan memilih cawapres yang berasal dari luar Jawa.

"Kalau sama Pak JK (Jusuf Kalla) lagi kan secara aturan tidak memungkinkan, nanti bisa dengan yang lain," lanjut dia.

Namun, lanjut Qodari, bisa jadi Jokowi lebih mempertimbangkan faktor internal ketimbang kelima faktor eksternal yang terukur tadi yakni kecocokannya secara pribadi dengan pendampingnya nanti.

Kecocokan itu meliputi aspek psikologis dan kemampuan cawapres untuk mendampingi kinerja Jokowi di lapangan yang sangat dinamis. Sebab, kata Qodari, jika cawapres tak bisa mengimbangi irama kerja Jokowi maka akan sulit dipilih.

"Hal itu yang harus ditanyakan ke Pak Jokowi," lanjut dia.